Ahokers Ancam Golput, Petahana Kalang Kabut?
berita
Politika
Sumber Foto : inilah.com 13 August 2018 17:30
Penulis
Pilihan Jokowi kepada KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya bikin Ahokers garis keras kecewa berat. Kekecewaan itu terus meluas sejak deklarasi Jokowi-Ma’ruf di kawasan Menteng pada 9 Agustus 2018 lalu. Bahkan mereka menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pilpres 2019. Pasalnya, pilihan Jokowi itu dianggap tidak menghormati perasaan kaum Ahokers yang tidak dapat memaafkan Ma’ruf Amin.

Jika pendirian sebagian Ahokers yang menyatakan golput tetap teguh hingga 17 April 2019, apakah suara Jokowi-Ma’ruf akan tergerus secara signifikan? Kalau benar demikian, tampaknya keberadaan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi bagai dua sisi mata uang. Satu sisi, Ma’ruf Amin dinilai akan berhasi meredam, setidak-tidaknya meminimalisir, serangan ujaran kebencian berbau SARA kepada Jokowi. Tetapi di sisi lain, Ma’ruf justru menggerus suara Jokowi dari kelompok Ahokers.

Sejak fatwa MUI mengenai pernyataan Ahok soal Al Maidah 51 ditandatangani Ma’ruf Amin, Ahokers menilai Ketua MUI itu merupakan salah satu aktor penting yang  mengirim Ahok ke penjara. Belum lagi, kesaksian Ma’ruf Amin di persidangan yang turut memberatkan vonis terhadap Ahok. Namun pertanyaannya, sejauh mana penolakan Ahokers terhadap Ma’ruf Amini ini bisa menjadi penyebab kekalahan Jokowi?

Kekecewaan Ahokers tampaknya tidak dipandang sebelah mata oleh kubu petahana. Sejumlah elite partai pendukung Jokowi menyerukan kepada Ahokers untuk tidak golput. Bahkan mereka mengingatkan bahwa sikap mereka justru bisa membuat Jokowi kalah pada Pilpres 2019. Selain itu, Luhut Binsar Panjaitan juga mengklaim bahwa Ahok pun mendukung Jokowi-Ma’ruf dan berpesan kepada generasi muda untuk tetap mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Bahkan Ahok diklaim kepingin ikut berkampanye mendukung Jokowi-Ma’ruf bila sudah menghirup udara bebas.

Kini yang menjadi tanya, apakah seruan sejumlah elite tersebut dan klaim LBP itu cukup efektif untuk meredam kekecewaan Ahokers? Sebab ada yang mengatakan, kekecewaan Ahokers bergantung dengan sikap Ahok pada Pilpres 2019. Bila Ahok  menyerukan kepada pendukung fanatiknya untuk memilih Jokowi-Ma’ruf, maka Ahokers garis keras akan luluh dan mengikuti titah Ahok. Lantas, akankah Ahok secara resmi mengeluarkan seruan kepada fans fanatiknya untuk memilih Jokowi-Ma’ruf?

Memang sebagian kalangan menilai seruan itu hanya tinggal menunggu waktu. Terlebih, sejak 2012 Jokowi dan Ahok dinilai ibarat pinang di belah dua meski Jokowi dikesankan membiarkan Ahok di bui. Sikap Jokowi itu bisa jadi semata-mata karena realitas politik saat itu yang tak bisa dibendung lagi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pasca penunjukan KH Ma’ruf Amin menjadi cawapres pendamping Jokowi, itu menimbulkan respons yang beragam. Yang pro cukup banyak, tapi yang menyayangkan pilihan Pak Jokowi memilih Ma’ruf Amin juga tidak sedikit--terutama kelompok yang paling menolak keras sebagian Ahokers.

Kalau kita petakan, Ahokers itu ada dua kategori: Ahokers yang cukup moderat--realistis menerima pilihan Jokowi tersebut, kemudian ada Ahokers garis keras yang memang masih kecewa berat terhadap Ma’ruf Amin.

 Jika kita telusuri lebih jauh, jumlah Ahokers yang moderat lebih banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada irisan yang sangat erat antara pendukung Jokowi dan pendukung Ahok. Sekalipun mereka memandang bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak ideal, tapi dalam preferensi pilihan kandidat Pilpres 2019 kecenderungan kuat mereka akan memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. Sangat kecil kemungkinan Ahokers memilih pasangan Prabowo-Sandi.

Mungkin sebagian Ahokers garis keras yang tidak mau memilih Jokowi-Ma’ruf Amin, alternatinya adalah golput. Itu kecil jumlahnya. Saya yakin, pada momentum tertentu Ahok akan memberikan pernyataan sikapnya terhadap pasangan capres-cawapres. Dan dengan kebesaran jiwanya, saya memprediksi Ahok akan tetap mendukung Jokowi-Ma’ruf sekalipun fatwa yang dikeluarkan Ma’ruf Amin sebagai Ketua MUI cukup merugikan Ahok secara politik atau hukum.

Jika Ahok akhirnya menyerukan kepada pendukungnya untuk memilih Jokowi-Ma’ruf Amin, ini akan mengobati kekecewaan Ahokers garis keras tadi. Artinya, mereka bisa luluh untuk tidak golput ketika Ahok memberikan pernyataan sikap mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kalau pun itu tidak dilakukan Ahok dan sebagian Ahokers tetap golput, tentu saja akan menggerus suara Jokowi-Ma’ruf. Namun secara kuantitatif tidak cukup signifikan, karena probabilitasnya sangat kecil. Jika kita ingin mengetahui seberapa banyak pendukung Ahok, itu bisa kita lihat dari preferensi pilihan dalam pencapresan. Ketika Ahok saya uji sebagai capres, di seluruh Indonesia hanya sekitar 1 persen yang akan memilih Ahok.

Anggap saja 1 persen itu Ahokers garis keras. Karena mereka lebih memilih Ahok ketimbang Jokowi, dan kandidat capres lainnya yang disodorkan. Di saat yang bersamaan elektabilitas Jokowi sebagai capres adalah paling tinggi, baru disusul oleh Prabowo pada perinkat kedua. Selisih Jokowi dan Prabowo sekitar 20 persen. Sementara nama-namai lain elektabilitasnya di bawah 5 persen, termasuk Ahok yang hanya 1 persen.

Meski demikian, ada juga orang yang tidak memilih Ahok sebagai capres. Tetapi mereka simpatik terhadap Ahok. Jumlah itu cukup besar. Tapi kelompok ini tampaknya akan tetap memilih Jokowi-Ma’ruf Amin. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Ancaman Ahokers akan golput itu hak mereka. Tidak memilih itu hak mereka. Tapi harus diingat pilihan golput bukan pilihan baik. Mereka mengancam golput itu wajar, karena mereka kelompok yang kecewa dan kalah. Namun golput bukan solusi bagi mereka. Justru dengan golput, hak politik mereka beku dan tidak digunakan.

Golput dalam politik itu merugikan. Karena bagaimanpun semua kebijakan di negeri ini dilakukan melalui mekanisme politik. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, harga sembako, impor barang-barang asing, tenaga kerja asing, semua itu dilakukan dengan melalui politik.

Jika Ahokers golput tidak akan menggerus suara Jokowi-Ma'ruf Amin (MA). Justru menurut saya karena faktor Jokowi, para Ahokers akan memilih Jokowi, walaupun Jokowi bergandengan dengan MA.

Terlalu berlebihan jika para Ahokers akan menjadi penyebab kekalahan Jokowi-MA. Sikap Ahokers ingin move on dan ingin melakukan bargaining poisition dengan Jokowi-MA. Ingin diperhatikan dan ingin mendapatkan tempat di barisan Jokowi.

Ahokers itu juga manusia. Jika diberi panggung dan tempat pasti bisa bekerjasama dengan Jokowi-MA. Dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanya kepentingan. Jadi jika kepentingannya sama, ya pasti kerjasama. Tidak akan bermusuhan terus.

Bisa saja dukungan Ahok ke Jokowi bisa meredam pendukungnya. Ahok dan pendukungnya pasti akan ke Jokowi-MA. Tidak mungkin ke Prabowo-Sandi. Sehingga tidak diseru oleh Ahok pun, Ahokers akan ke Jokowi. Dan tidak mungkin golput. Karena kepentingan politiknya sama. Dan itu hak mereka. Diseru atau tidak diseru oleh Ahok, para Ahokers itu akan lari ke Jokowi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Penolakan Ahokers atas keputusan Jokowi Widodo menggandeng KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres menarik diamati.  Vonis hukum terhadap Ahok dan kekalahan Pilkada DKI 2017, tampaknya menyimpan kemarahan politik (political hostility) bagi pemilih loyalis.

Fenomena ini tidak mengherankan. Sebab sejak semula mengisyaratkan,  Ahokers secara tidak langsung juga memainkan politik identitas. Kantong-kantong suara Ahokers, Anies-Sandi kalah telak. Realitas tersebut mengambarkan betapa kuatnya politik identitas. Sebaliknya, wilayah pemilih, di mana Anies-Sandi menang, Ahok-Djarot mendapat suara lumayan, terkadang relatif berimbang. Hal ini terkonfirmasi jika melihat kemenangan Anies-Sandi tipis.

Dari pemahaman itu, maka kini, politik identitas tidak lagi menjadi monopoli sekelompok orang yang jelas-jelas memiliki politik identitas. Ia bisa muncul, kapan,  di mana saja dan oleh siapa saja.Termasuk isu pencalonan dan penolakan terhadap KH Ma'ruf Amin dari Ahokers.

Dalam alam demokrasi, tak terhindarkan ada sekelompok orang kecewa karena tidak tersalurkan atau terwakili aspirasinya. Jika Ahokers kecewa atas keputusan Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sangat wajar. Karena KH Ma'ruf Amin salah satu tokoh kunci ulama yang membuat Ahok menyandang predikat penista agama.

Persoalan menjadi serius ketika sikap golput Ahokers berpotensi menggerus dukungan kepada Jokowi. Sekecil apapun angka golput itu. Trauma kekalahan Ahok-Djarot hingga kini masih membekas. Sedikit banyaknya beban  psikologis juga mengintai parpol pendukung Jokowi.

Hiruk-pikuk kontestasi politik baik pada Pilkada maupun Pilpres, semakin memperkuat temuan penelitian LIPI (2018).  Menyimpulkan, isu SARA yang menjelma dalam prilaku politik identitas, tidak lain sebagai bentuk manipulasi politik para elite politik. Kasus pencawapresan KH Ma'ruf adalah praktek politik identitas yang sangat fulgar. Tidak ada pertimbangan yang cukup mendasar dan rasional, dikaitkan dengan visi, misi, agenda politik yang akan diperjuangkan dan tantangan kedepan. Kecuali untuk mendulang suara. Meski demikian, langkah memanipulasi simbol agama juga tidak menjamin memperoleh dukungan suara. Sebab, isu SARA atau politik identitas, adalah sebuah realitas sosial politik yang sangat kompleks.

Jika para pucuk pimpinan parpol pendukung, termasuk Luhut Binsar Panjaitan memghimbau agar Ahokers agar menggunakan hak pilihnya. Tidak menutup kemungkinan,  ini sebagai bentuk kegalauan atas keputusan politik pencawapresan.

Terasa agak ganjil dan mengecohkan, ketika kubu Prabowo yang acap menggunakan politik identitas, justru berani mengambil langkah pencawapresan tidak menggunakan politik identitas. Kompromi politik bisa dicapai,  tanpa mengabaikan aspirasi. Sehingga dinamika dan proses politik diimbangi pertimbangan rasional.

Politik identitas bukanlah suatu yang haram, juga bukan sesuatu  harga mati yang tidak bisa dirasionalkan. Yang keraP terjadi adalah politisasi dan kanibalisasi terhadap politik identitas. Sehingga politik identitas berada pada dua kutub ekstrim. Satu sisi sebagai manipulasi politik, yaitu untuk kepentingan politik transaksional dan disisi lain selalu menjadi stigma politik, menyudutkan, bahkan membumihanguskan potensi lawan politik.

Jadi, sudah saatnya para elite politik lebih cerdas dan inovatif dalam berpolitik. Sehingga tidak menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan dengan menghalalakan segala cara.

Consosiational Democracy adalah jalan tengah, di mana identitas suku,  etnis,  agama,  daerah tetap mendapat ruang dalam politik demokrasi, sebagai identititas politik.  Namun tetap menempatkan kepentingan nasional, kepentingan publik di atas kepentingan identitas. Demikian sebaliknya politik identitas bukanlah dosa sebagai konsekuensi pluralitas. Sehingga ia tidak terus menerus disudutkan dan dijadikan stigma politik.

Diharapkan kedepan, dinamika politik tetap berlangsung secara fair, rasional, akuntabel, beradab. Kontestasi politik dalam demokrasi bukan sebagai sarana untuk menebarkan kebencian, apalagi dendam politik, karena aspirasi tidak terwadahi.

Bukankah demokrasi juga mengajarkan, jika aspirasi tidak terwadahi, pencabutan dukungan adalah langkah politik yang dibenarkan. Termasuk golput, sebagai ekspresi rasionalitas politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak perlu seorang jenius untuk mengatakan bahwa Ahokers kecewa gara-gara Ma'ruf Amin dijadikan Cawapres oleh Jokowi. Yang masih jadi tanda tanya adalah, apakah mereka masih kompak dalam Pilpres 2019. Dalam arti kompak Golput, mendukung atau melawan Jokowi? Apakah suara mereka bernilai strategis?

Bila dilihat dari kasus Pilgub DKI Jakarta terakhir, suara Ahoker tidak signifikan. Buktinya Ahok kalah hampir satu juta suara. Padahal kalau dilihat aktifitasnya, mereka sangat militan. Tak hanya dalam memuja Ahok tapi juga dalam membangun serangan terhadap kubu Anies dan AHY. Rais Aam NU Ma'ruf Amin pun mereka kecam habis-habisan karena menuduh Ahok menista agama.

Tapi dalam skala nasional dan kemampuan keuangan,  mereka punya peran penting. Bila perbedaan popularitas tipis, suara mereka bahkan bisa menentukan siapa yang akan menang dalam Pilpres 2019.

Seperti kita ketahui, pertarungan antara Ahok versus Anies dalam Pilgub DKI  Jakarta sangat menguras enerji bangsa. Perdebatan pro-kontra digelar secara resmi maupun 'kakilima' di segala pelosok nusantara, membuktikan bahwa Ahoker tak cuma ada di Jakarta. Masalah agama dan ras nyaris tak pernah lepas dari perdebatan tersebut. 

Hal ini klop dengan hasil pilkada tersebut di mana agama menjadi faktor menentukan dalam pemungutan suara. Demikian pula ras, khususnya etnik Cina yang tampak sangat bersemangat mendukung Ahok. Maka, bila para Ahoker kompak untuk menjadi Golput, Jokowi  bisa keok di kawasan Indonesia timur dan wilayah lain yang berpenduduk mayoritas non muslim. Secara keuangan juga susah karena etnik Cina adalah penguasa bisnis di Indonesia

Para Ahoker ini memang kecewa berat karena harapan untuk menguasai kursi Gubernur DKI Jakarta,  yang merupakan barometer politik nasional, gagal total. Bagi mereka DKI Jakarta bisa menjadi pintu gerbang menuju kekuasaan politik lebih tinggi. Bisa juga dijadikan bukti bahwa, meski minoritas, mereka lebih dipercaya oleh rakyat yang mayoritas beragama Islam.

Ahok, yang juga didukung oleh banyak orang Islam, juga dicitrakan sebagai pemberantas korupsi, dan relijius. Dia bahkan juga dielukan sebagai pemimpin nasional masa depan.

Namun berharap mereka kompak tak mendukung Jokowi adalah berlebihan.  Mereka memang terlalu sulit menerima Ma'ruf Amin yan juga dituding sebagai penganut garis keras, dan menjadi salah satu ancaman serius bagi kerukunan umat beragama.

Tentu banyak di antara mereka yang merasa wajib mendukung Jokowi karena sikapnya yang bersahabat dengan kaum non Muslim dan pebisnis. Jokowi menemparkan non Muslim di posisi-posisi strategis Kabinet. Lihat saja Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga dikenal sebagai super menteri, Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM,  dan Enggartiasto sebagai Menteri Perdagangan

Ini berbeda dengan citra Prabowo kerap dituding sebagai Islamis karena dekat dengan PKS, dan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok Islam fundamentalis. Salah satunya adalah adalah kubu Habib Rizieq Shihab.

Prabowo sendiri selalu mengklaim dirinya sebagai nasionalis sejati, dan pro bisnis.  Inilah mengapa dia memilih memilih seorang pengusaha muda yang sukses Sandiaga Uno sebagai Cawapresnya.

Tampaknya Prabowo dan Jokowi punya kesamaan. Dalam memperebutkan tahta, diperlukan pebisnis, dan ulama. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF