Menelisik Kebijakan Menggratiskan Tarif Tol Suramadu
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 October 2018 14:30
Keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu di Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018) menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, tol yang dibangun pada tahun 2008 baru beroperasi selama 10 tahun dan belum mendapatkan balik modal dari biaya yang telah dikeluarkan.

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, terdapat Pasal 50 Ayat 6 yang mengatur soal konsesi jalan selama jangka waktu tertentu kepada pengelola tol, untuk mendapatkan balik modal dan keuntungan sewajarnya. Konsensi jangka waktu tertentu, itu biasanya sekitar 20 tahun sampai 30 tahun, setelah itu jalan tol akan menjadi  milik publik.

Nah yang menjadi tanya kini, mengapa hanya tol Suramadu saja yang digratiskan? Sedangkan ada beberapa tol yang lebih berhak digratiskan secara hukum, seperti tol Jagorawi yang sudah berusia 40 tahun dan JORR yang dibangun tahun 1990? Lantas, landasan hukum untuk menggratiskan jembatan Suramadu mengacu pada regulasi yang mana?  Wajar kalau pertanyaan itu muncul, bukannya regulasi dibuat untuk kepastian hukum bagi investor dan pengguna?

Menanggapi hal ini Jokowi angkat bicara terkait keputusan tersebut. Menurutnya keputusan ini telah melewati proses panjang serta melalui masukan dari tokoh masyarakat setempat. Bahkan kebijakan untuk mengratiskan tarif tol untuk sepeda motor sudah dimulai sejak tahun 2015. Kendati demikian, ternyata kebijakan tersebut dinilainya belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Karena belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemerintah pun kembali mendapatkan masukan agar menggratiskan biaya tol Jembatan Suramadu. Jokowi juga menegaskan kalau kebijakan pemerintah ini tak ada hubungannya dengan politik.

Yang menjadi tanya selanjutnya, apakah kebijakan ini tidak membebani keuangan negara? Mengingat kemampuan APBN sampai 2018 masih tidak terlalu menggembirakan, apalagi kebijakan tax amnesty yang belum terpenuhi target bagi pemasukan keuangan negara. Ditambah lagi, bagaimana cara mengembalikan dana pembangunan yang dikelola satu konsorsium bersama perusahaan China, hingga saat ini belum ada penjelasan secara transparan dari pemerintah?

Di satu sisi, walaupun Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu tak ada hubungannya dengan politik. Namun sebagian pengamat menilai kebijakan populis Jokowi yang notabanenya sebagai pertahana sangat berbau politis. Sebab kebijakan ini dikeluarkan saat dirinya kembali mencalonkan untuk bertarung memperebutkan jabatan Presiden RI periode 2019-2025.

Bila kita menelisik perolehan suara pada Pilpres 2014 lalu khususnya untuk wilayah Madura, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang mutlak di wilayah tersebut. Bila ditotal perolehan suara Prabowo-Hatta se-Madura sebanyak 830.968, sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631 suara.  

Nah, pada titik ini muncul pertanyaan kritisnya, ada kepentingan apa di balik dikeluarkannya kebijakan yang sifatnya populis ini? Apa iya, keputusan ini untuk memastikan agar masyarakat miskin tidak kolaps dan roda perekonomian di kawasan Madura dapat meningkat? Atau jangan-jangan untuk mengobati luka masyarakat Madura atas tak diangkatnya Prof Mahfud MD menjadi cawapres?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebetulnya negara harus bertanggungjawab atas proses pencalonan presiden yang memungkinkan atau memojokkan voters untuk memilih antara dua calon yang ekstrem berbeda dan berbuntut konsekuensi panjang kehidupan bernegara yang tidak sportif tidak kesatria dan tidak dewasa. Masalah rekam jejak elite politik yang terlibat "pemberontakan" dan atau "kudeta dan suksesi politik" yang penuh kekerasan, perdarahan dan pelanggaran HAM bisa ditutupi dan disembunyikan di bawah karpet dengan cara elite menutup mata terhadap rekam jejak itu.

Dalam proses menuju demokrasi Indonesia sudah melewati dua masa rezim otoritarian yaitu sayak kiri Manipol dan sayap kanan junta militer Soehartoisme. Nah jika sekarang rakyat dipaksa memilih lagi antara rezim petahana yang bernuansa kiri tengah melawan rezim kerabat Orba yang bewarna kanan radikal, menghitam-putihkan diri melawan petahana yang harus memakai merah-putih sebagai kontras, maka ini adalah pertaruhan yang sangat mahal. Merah-putih tidak bisa jadi hitam-putih dan sebaliknya. Bahwa kemudian elite memojokkan rakyat untuk dipaksa hanya memilih antara 2 kutub kiri merah-putih dan kanan hitam-putih, jelaslah bahwa  seperti diuraikan Kompas hari ini tentang asal usul nama dan istilah Indonesia, kubu merah putih harus dipertahankan dan tidak boleh "terakuisisi" oleh kubu hitam-putih.

Pertarungan sosmed, kasak-kusuk dan ancaman demo anarkis model SARA yang dituding sontoloyo oleh petahana, memang menjadi kenyataan yang pahit yang harus dilalui oleh masyarakat Indonesia. Rakyat pemilih tentu harus arif bijaksana bagaimana mempertahankan kubu merah-putih secara cerdas, ketika kubu hitam-putih banyak menggunakan jurus SARA secara all out .

Isu program populis menarik voters bisa bergulir, dari dana kelurahan sampai penggratisan jembatan Suramadu dan pembagian sertifikat. Tapi semua itu wajar dan lumrah dimana saja. Yang tidak boleh adalah jangan sampai kampanye menjadi anarkis, violent, berkekerasan dan berdarah. Kalau sampai terjadi perdarahan kekerasan dan pelanggaran HAM berat baik oleh " aparat" maupun oleh"massa kerumunan yang "anarkis memancing kerusuhan anarki dan situasi konflik "darurat" model people power maka itu berarti bangsa ini belum dewasa, matang untuk berdemokrasi secara bertanggung jawab dan arif bijaksana. Tapi elite kita semua terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan dua rezim ekstrem Orla kiri 1965 dan Orba kanan 1998.

Yang harus kita bangun sekarang adalah rezim Tengah, yang tidak ekstrem kiri maupun kanan. Rezim tengah Pancasila harus mengharamkan segala pola suksesi bernuansa kudeta people power. Kita harus sepakat dwipartai sistem, petahana vs oposisi yang keduanya diyakini akan tetap mempertahankan merah-putih dan tidak mengubah negara RI menjadi hitam-putih atau ijo-putih. Tetap merah-putih. Tetap Pancasila. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Lepas dari kecurigaan  pembebasan bayar tol jembatan Suramadu, ada beberap pertimbangan yang bisa menjadi alasan pembenaran. Pertama mennyangkut mutu pembangunan jembatan sehingga tidak memerlukan banyak biaya perawatan. Banyak jalan tol dibangun mengejar target panjang dan lebarnya dengan dana yang terbatas. Akibatnya jalan tol itu memerlukan perawatan dan peningkatan mutu setiap tahun dan memerlukan dana yang berkepanjangan. Akhirnya jalan tol yang sedemikian itu menuntut biaya yang berkepanjangan dan harus ditanggung oleh pengguna jalan.

Alasan kedua pertimbangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pembangunan jalan tol bukan sekadar untuk kepentingan kelancaran mobilitas mereka yang  berduit, melainkan juga mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mobilitas upaya mencari nafkah. Kebanyakan penduduk Madura masih lemah dan didominasi ekonomi subsistensi. Mereka bekerja keluar lingkungannya sekadar mencari nafkah utuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Karena itu kelancaran transportasi sangat membantu mereka keluar masuk lingkungan permukiman ke tempat kerja, bukan untuk meningkatkan keuntungan yang bisa disisihkan untuk memperbesar modal.

Kelancaran transportasi yang menuntut biaya justru menambah beban ekonomi yang tidak pernah mereka perhitungkan seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah berorientasi ekonomi pasar. Inilah yang seringkali tidak diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Sama-sama diberi kemudahan kok mereka tidak dapat memanfaatkan. Oleh Karena itu pertimbangan sosial ekonomi masyarakat perlu di pertimbangkan.

Pertimbangan ketiga adalah bebaskan masyarakat dari keterpencilan. Orang di Jawa dengan leluasa memilih jalan raya atau jalan tikus kemanapun ia mencari nafkah. Bagi mereka yang mampu dapat gunaka jalan tol walaupun sering macet di ruas dan waktu tertentu. Artinya mereka mempunyai banyak alternatif, tidak seperti saudaranya di Madura. Karena itu sudah selayaknya kalau modal pembangunan dan keuntungan sudah didapat? Apa salahnya kalau di bebaskan  biaya melintasnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Kebijakan Jokowi menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu sudah pasti akan menimbulkan pendapat yang pro-kontra dari tokoh tokoh di negeri ini terutama dari tokoh-tokoh politik lawan Jokowi di Pilpres 2019, karena isu ini sangat menarik untuk digoreng sebagai senjata untuk menyerang Jokowi dengan alasan dikriminasi, arogan, melanggar aturan undang undang dan lain-lain.

Memang kalau mengacu Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, pada Pasal 50 Ayat 6 yaitu tentang konsesi jalan karena biasanya setelah jangka waktu 20 atau 30 tahun baru dapat jalan tol menjadi milik publik. Artinya, pihak pihak lawan politik Jokowi akan sangat getol untuk menyerang kebijakan Jokowi ini, bila perlu akan dibesar-besarkan untuk menurunkan elektibilitas Jokowi - Maruf Amin. Ini disebabkan sangat sulit sekali menyerang Jokowi dengan Isu-Isu lainnya, seperti isu SARA, PKI, ekonomi dan lain sebagainya, karena tim sukses Jokowi sangat piawai meng-counter isu-isu yang dilepas lawan Jokowi.

Tapi yang namanya politis Jokowi segera menanggapi pro-kontra yang terjadi ini, dengan menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah melalui proses panjang dan melalui musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Memang kebijakan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, baik yang berada di Surabaya maupun di Madura, dan keputusan ini juga telah diputuskan pada tahun 2015 untuk pengguna sepeda motor dan pada tahun 2016 atas masukan dari masyarakat untuk menggratiskan tarif tol untuk seluruh jenis kendaraan.

Demi kepentingan masyarakat sudah selayaknya Jokowi menanggapi permintaan masyarakat yang memang membutuhkan kebijakan tersebut untuk meringankan beban masyarakat sepanjang hal tersebut tidak terlalu membebani APBN.

Karena hal ini terjadi di tahun politik sangat sulit untuk mengatakan kebijakan ini tidak bernuansa politis karena jokowi adalah capres incumben. Apapun alasan Bapak Jokowi untuk menjelaskan kebijakan ini akan tetap menjadi polemik karena terjadinya di injuri time 5 bulan ini. Namun Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus tetap menjalankan tugas untuk melayani kepentingan-kepentingan masyarakat tentunya termasuk kebijakan menggratiskan tarif tol Suramadu.

Tentunya harapan kita semoga di sisa waktu kampanye yang ada ini masing-masing paslon tidak saling serang dan menghembuskan isu-isu yang berpotensi memecah bangsa ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sejak jembatan Suramadu dibangun orang Madura baru merasakan menjadi orang Jawa Timur seutuhnya, jembatan Suramadu menjadi pemersatu daratan Madura dengan daratan Jawa Timur lainnya, setelah sekian tahun lamanya terpisah. 

Namun demikian tersambungnya daratan Madura dengan wilayah Jawa Timur lainnya belum bisa dirasakan secara leluasa oleh semua masyarakat Madura, kecuali mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar biaya tol tersebut. Karenanya tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum bisa dirasakan.

Kebijakan Presiden Jokowi membebaskan biaya tol jembatan Suramadu adalah kebijakan yang sangat tepat. Dan sejak tanggal 27 Oktober 2018 orang Madura telah "merdeka". Siapapun dia sebagai masyarakat Madura bisa menikmati jembatan suramadu secara bebas.

Rasanya tidak elok membandingkan jembatan Suramadu dengan jalan tol yang lain, apalagi mengkaitkan dengan soal politik. semoga pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura akan meningkat cepat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Keputusan Jokowi sebagai Presiden RI sekaligus calon petaha pilpres 2019 untuk menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu di Jawa Timur pada hari sabtu, tanggal 27 oktober 2018 merupakan strategi jitu tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memenangkan Pilpres 2019. Sebagai petahana wajar kalau Jokowi melakukan berbagai kebijakan karena dia memiliki sumber daya terhadap birokrasi dan finansial untuk membuka ruang keterpilihannya.

Gagalnya seorang petahana terpilih kembali disebabkan kinerja petahana yang tidak disukai pemilih dan mabuk dengan kekuasaan. Petahana bebas memilih mana kebijakan yang bisa mendongkrak keterpilihannya dan mana yang tidak. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan kenapa petahana  memilih tarif tol Suramadu yang digratiskan dan bukan jalan tol Jagorawi yang sudah berusia 40 tahun sejak dibangun tahun 1990. Semua ditentukan atas pertimbangan strategis seorang petahana.

Strategi adalah pelaksanaan aktivitas secara rasional untuk mencapai tujuan secara efektif. Keputusan ini diambil karena petahana menyadari bahwa semenjak gonjang ganjing tidak terpilihnya Mahfud MD sebagai kandidat wapres mendampingi Jokowi, elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin di Madura cenderung turun drastis. Apalagi sebelumnya kita melihat perolehan suara pada pilpres 2014 yang lalu, capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Radjasa menang mutlak di wilayah Madura. Ini juga menjadi pertimbangan Jokowi untuk menunjuk Mahfud MD sebagai kandidat.

Masyarakat Madura, baik yang ada di pulau Madura atau yang ada di perantauan sangat  kecewa karena Mahfud MD sebagai putra daerah Madura seakan dipermainkan oleh koalisi Jokowi yang sebelumnya santer sebagai kandidat terkuat untuk mendampingi Jokowi. Oleh sebab itu, walaupun Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang menggratiskan tarif tol jembatan Suramadu tak ada hubungannya dengan politik, namun kebijakan populis tersebut tetap memiliki nilai politik untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Mudah-mudahan menggratiskan tarif tol Suramadu menjadi momentum untuk menggratiskan tol-tol yang lain seperti tol Jagorawi atau tol Cawang-Cikampek yang sudah puluhan tahun mendapatkan keuntungan sehingga bisa berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Percepatan pembangunan jalan tol trans Jawa yang digadang-gadang akan selesai pada akhir tahun 2019 merupakan upaya untuk konektifitas antar wilayah di Jawa agar arus barang, orang dan jasa bisa lancar sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Harapan kita di tahun 2045 menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 5 di dunia dapat terwujud melalui kerja keras dan komitmen bagi para penyelenggara negara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Membebaskan beban biaya tol bagi pengguna jalan jembatan Suramadu memberikan opini beragam. Dari sudut pandangan manapun kebijakan Jokowi akan mendapat jawaban " Ya ".

Kebijakan pembebasan tiket tol bagi pengguna jalan tol memang ada aturan apalagi pembuatan jalan menggunakan dana konsorsium. Kelayakan balik modal tol Suramadu tentu belum memenuhi kelayakan apalagi baru beroperasi kurang lebih 10 tahun. Sedangkan studi kelayakan kembali modal (return invesment/capital) dengan fluktuasi inflasi, dengan estimasi perubahan rate dolar memerlukan waktu 30- 40 tahun. 

Ketika ini menjadi kebijakan Bapak Jokowi akan mengundang berbagai persepsi yang menarik untuk disimak.

Keputusan untuk pembebasan tarif tol Suramadu bukanlah keputusan mendadak atau tergesa gesa untuk kepentingan politik? Tetapi melalui berbagai pertimbangan dan kajian termasuk konsultasi dengan pihak konsorsium dari China dan lainnya, hanya saja keputusan ini diambil saat tahun politik (pilpres) sehingga dimensinya ke arah politik. 

Jokowi memang tepat mengambil momen saat ini sehingga arus politik dapat bergerak kearah positif khususnya di wilayah Madura. Banyak kepentingan dapat terakomodasi dari keputusan Jokowi jika dikaitkan politik. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Madura mata rantai ekonomi yang dapat menghambat geliat ekonomi adalah sistem distribusi barang dan jasa, dan ini perlu efesiensi sehingga langkah awal yakni pembebasan biaya tol.

Dampak politik dari kebijakan Jokowi terhadap pembebasan tarif tol Suramadu tentu ada, masyarakat Madura lebih leluasa dan harapan ekonomi masyarakat tumbuh baik kedepan. Hubungan baik tokoh sentral Madura Mafud MD akan menarik simpati masyarakat setempat jadi keberuntungan mendokrak suara Jokowi pilpres kedepan lebih signifikan.

Jika ditelisik lebih jauh tentang kebijakan bebas tarif tol Suramadu memang mestinya bebas sejak dulu oleh karena infrastruktur dibangun adalah urat nadi perekonomian yang wajib dibangun dan dimanfaatkan masyarakat dan publik. Beda dengan kasus tol daratan lainnya karena pelayanan jalur alternatif lebih cepat dan bebas hambatan kalau ingin seperti itu tentu harus bayar. Jika pakai jalur lainnya (non tol) tentu tidak bayar dan jaraknya pastilah lebih jauh dan berliku.

Sedangkan jembatan Suramadu satu-satunya jalan penghubung tidak ada jalan alternatif lainnya, sehingga hematnya, ya dibebaskan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Pada esensinya, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Lazimnya, pilihan-pilihan rasional yang diambil, kalkulasinya harus memaksimalkan kepentingan publik (umum). Bukan kepentingan privat, kelompok atau kepentingan politik. Namun, implementasinya, kebijakan publik kerap dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, koororasi, bahkan kepentingan politik.

Bagaimana dengan kebijakan publik yang diterapkan Presiden Jokowi, penghapusan tarif tol? Kebijakan yang tampak populis ini mengandung kontoversi. Mengundang banyak pertanyaan kritis. Atas dasar pertimbangan apa, penghapusan tol Surabaya-Madura (Suramadu)? Bukankah akan menambah beban hutang pada negara, mengingat pembangunan tol itu dari pinjaman hutang. 

Jika alasan karena belum ada dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Madura. Mestinya pertimbangannya sama, untuk kasus serupa diberlakukan sama. Apapun, kebijakan ini, jelas tidak memiliki landasan dan argumentasi yang kukuh. Untuk mencerna kebijakan Jokowi, rasanya tidak perlu kecerdasan luar biasa.  

Meskipun alasannya untuk kepentingan rakyat. Jika alasan itu yang melatarinya, maka timbul pertanyaan. Kenapa pemerintah tidak memprioritaskan, menggratiskan tol Jagorawi. Bukankah masa kontraknya sudah selesai. Konon kabarnya, dana yang digunakan pembangunan tol Suramadu adalah pinjaman hutang dari China. 

Jika dikatakan tidak ada hubungannya dengan politik, jelas bertolak belakang dengan realitas politik. Penggalangan kekuatan pemenangaan petahana dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menekan para kepala daerah untuk memenangkan petahana. Klaim pembangunan jalan tol di Papua. Padahal itu kebijakan masa Presiden SBY. Banyak sekali contoh yang bisa dikkemukakan. Sukar dibantah. Bagaimana membantah, jika pembebasan tol lebih banyak muatan politisnya ketimbang kepentingan publik. Sebab, pada Pilpres 2014, madura memenangkan Prabowo. 

Selain untuk meraup kantong suara, pembebasan tol Suramadu sekaligus mengobati kemarahan dan kekecewaan rakyat madura, karena telah mempermalukan Prof.Mahdud MD, putra kelahiran Madura, "digagalkannya" menjadi Cawapres Jokowi. Penilaian publik ini sukar dibantah.

Sudah menjadi tabiat setiap inkumben, menjelang kampanye kita menyaksikan peresmian proyek proyek pembangunan dalam upaya pencitraan. Memanipulasi legitimasi politik.  Praktik politik, implementasi kebijakan publik semacam itu coba meniru pemerintah Orde Baru. Tetapi konteks, urgensi, dan argumentasi tentu sangat berbeda. 

Jadi, kebijakan publik model Suramadu tidak tidak lazim, tidak etis. Bahkan terkesan lucu, berlebihan karena disertai upacara serimonial, hanya untuk mengumumkan pembebasan tol. Beberapa kejanggalan kebijakan publik pembesan tol Suramadu, mengindikasikan sarat kepentingan kekuasaan. Kebijakan tersebut tidak etis, bahkan terkesan dimanipulasi untuk kepentingan kontestasi  dalam rangka kampanye pemenangan Pilpres 2019 mendatang. 

Jika para petahana, pejabat publik acap melanggar etika politik, maka akan banyak kebijakan publik yang menjadi tunggangan kepentingan politik. Yang pada akhirnya ekses anarkhis kebijakan publik tersebut akan dipikul oleh publik. 

Apa yang bisa diharapakan dari praktik dan iklim politik kampanye demikian,  tidak memberikan kontribusi pada pendidikan politik. Tidan membangun tradisi perpolitikan yang sehat. Kekuasaan dimaknai untuk kekuasaan itu sendiri. Bukan untuk kepentingan publik. Rakyat tidak bodoh, karenanya selalu menimbulkan resisten bahkan kegaduhan politik, justru yang direproduksi oleh elit politik itu sendiri, para penguasa.

Yang tampak di balik kebijakan publik, birahi kekuasaan lebih kedepan. Karena para elite tidak mampu menyajikan inovasi politik, praktik politik yang elegan dan beradab. Sehebat apapun kompetisi, mestinya para elite tetap  mengedepankan fatsoen politik. Jika tidak, manipulasi kebijakan publik, akan berujung pada political distrust. Akhirnya, pemilu hanya sekadar rutinitas tanpa makna, hanya melahirkan penguasa tanpa kewibawaan, memiliki legitimasi moral. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Di Madura ada dua kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, yakni Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Bahkan  Joko Widodo sendiri yang mengumumkannya di akhir tahun 2015. Mungkin hal ini yang mendorong masyarakat Madura meminta kepada pemerintah pusat agar tol jembatan Suramadu digratiskan, karena kondisi ekonomi masyarakat Madura secara keseluruhan masih memprihatinkan.

Namun, permintaan itu dihiraukan oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya wajar, mengingat pengembalian investasi tol jembatan Suramadu masih kecil. Sampai tahun 2018 saja baru Rp1,5 triliun yang diterima negara. Padahal total biaya pembangunan tol jembatan suramadu sebesar Rp5 triliun, inipun 45 persennya pinjaman dari China.

Anehnya, di penghujung tahun 2018 Joko Widodo tiba-tiba berubah pikiran dan mengumumkan jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dan Madura gratis untuk semua jenis kendaraan bermotor. Langkah Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan tol jembatan Suramadu sulit dinafikan sebagai kebijakan populis. Melihat pemilihan waktu, pengambilan kebijakan dilakukan menjelang masa kampanye. Sudah menjadi rahasia umum elektabilitas Joko Widodo di Madura kalah dari Prabowo Subianto.

Kebijakan populis ini tentunya bisa bedampak buruk ke depannya, karena tidak berdasarkan perhitungan yang matang. Misalnya terkait biaya perawatan tol jembatan Suramadu yang setiap tahunnya diambil dari APBN, bahkan uang negara yang digunakan terkait pemeliharaan Jembatan Suramadu di tahun 2018 mencapai Rp35,4 miliar.

Dengan digratiskannya tol jembatan Suramadu, otomatis menghilangkan pemasukan langsung ke kas negara. Di sisi lain, biaya perawatan wajib ada dan terus berjalan. Bahkan kemungkinan besar, pasca digratiskan, intensitas penggunaan jembatan Suramadu akan meningkat dibandingkan sebelumnya. Hal ini juga berdampak terhadap kebutuhan biaya perawatan jembatan Suramadu.

Semoga pemerintah pusat sudah memegang rumusan dan konsep yang matang terkait status baru jembatan Suramadu. Agar digratiskannya jembatan Suramadu benar-benar berdampak baik bagi perekonomian masyarakat Madura. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jembatan Suramadu kini mungkin terasa pahit bagi Prabowo. Perubahan rasa ini tentu gara-gara penggratisan jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dengan pulau Madura. Sebuah keputusan yang bisa menaikkan popularitas, yang memang sudah tinggi, Jokowi di kedua wilayah Jatim itu.

Di Jatim, yang merupakan basis NU, Jokowi kini memang naik daun berkat memanasnya hubungan NU dengan FPI cs. Salah satunya adalah karena pembakaran bendera HTI oleh pemuda Ansor. Kasus ini digelorakan  oleh FPI cs untuk membangun opini bahwa pemuda Ansor anti Islam.

Telinga para Nahdliyin tentu makin panas ketika mendengar pernyataan Prabowo akan menjemput  Habib Rizieq Syihab agar bisa pulang ke Indonesia sebelum pilpres digelar. Maka tak aneh bila dukungan warga NU kepada Jokowi makin solid. Apalagi sebelumnya para nahdliyin sudah senang dengan keputusan Jokowi menjadikan Rais Aam NU, Ma'ruf Amin, sebagai cawapres untuk meredam serangan bahwa Jokowi anti Islam.

Memang ada perlawanan terhadap pen-cawapres-an Ma'ruf. Di antaranya adalah kubu Choirul Anam atau Cak Anam, ketua dewan penasehat Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN), mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor Jatim, dan pendiri Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU. Cak Anam menuntut agar Ma'ruf menyerahkan posisinya sebagai Rais Aam. Alasannya, sesuai dengan khitah, NU tidak berpolitik. Selain itu, menurutnya, belum pernah ada Rais Aam NU terjun langsung di arena politik praktis.

Namun perlawanan itu terlalu jauh bila dilihat sebagai upaya mengalihkan dukungan para Nahdliyin ke Prabowo.  Bagaimanapun juga, citra Prabowo sebagai sahabat kaum Wahabi garis keras sudah sangat melekat di mata warga NU dan Islam moderat lainnya. Apalagi belakangan ini mereka suka berdandan seperti kombatan ISIS lengkap dengan benderanya, seolah mau mengimpor banjir darah di Timur Tengah ke Indonesia.

Para pendukung Prabowo juga dituding tengah berupaya menghabisi kebudayaan nasional. Salah satu contohnya adalah penolakan FPI terhadap Festival Gandrung Sewu di Bayuwangi. Padahal tari gandrung adalah kebanggaan masyarakat Banyuwangi bahkan sebagian besar Jawa Timur.

Maka, suka atau tidak, Prabowo harus serius membangun citra sebagai tokoh Islam moderat yang menyintai kebudayaan nasional. Namun sanggupkah Prabowo mengendalikan ulah para pendukungnya, yang membuat pecinta NKRI was-was pada masa keberlangsungan negaranya karena mau dijadikan khilafah versi kaum garis keras.

Prabowo juga harus menghadapi kenyataan bahwa popularitas Soekarnoisme sedang meningkat, dan dukungan kaum non-Muslim ke Jokowi makin solid. Maka, meski kadernya paling banyak terlibat korupsi, PDIP tetap menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi.

Latar belakang profesi Prabowo sebagai militer memang meyakinkan bahwa dia adalah seorang nasionalis. Latar belakang keluarganya yang mayoritas Kristen, juga menunjukkan bahwa sesungguhnya terlalu sulit baginya menganut Islam garis keras. Ayahnya adalah Islam abangan, sedangkan ibu dan kedua saudara kandungnya kristen.

Namun Prabowo tak punya pilihan lain selain bersekutu dengan Habib Riziq cs. Sebab kekuatan politik lainnya sudah bergabung dengan Jokowi yang lebih menjanjikan, dan telah terbukti sangat serius dalam berbagi kursi dengan para pendukungnya.

Lihat saja, semua jajak pendapat menunjukkan Jokowi akan terpilih lagi. Hanya saja, banyak juga hasil jajak pendapat yang melenceng jauh dari kenyataan. Kita lihat saja nanti siapa yang bakal jadi pemenang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik