OTT Irwandi dkk, Pengawasan Dana Otsus Lemah?
berita
Politika
Sumber Foto : kompasiana.com (gie/Watyutink.com) 05 July 2018 19:00
Penulis
Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi menjadi tersangka kasus suap, Rabu (4/6/2018) malam. Dua orang dari pihak swasta juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Sehari sebelumnya, mereka digelandang KPK melalu operasi tangkap tangan (OTT).

KPK menduga Ahmadi melakukan upaya pemberian uang Rp500 juta kepada Irwandi terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Pemberian uang tersebut disinyalir sebagai bagian commitment fee 8 persen untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari proyek yang dibiayai dana otonomi khusus (otsus). Sejauh mana potensi suap-menyuap terkait dana otsus ini bukanlah kali pertama bagi Irwandi?

Atau, jangan-jangan kasus ini merupakan jebakan dari lawan-lawan politiknya? Kabarnya, Irwandi merupakan gubernur yang berani menentang kehendak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mulai dari menghilangkan dana aspirasi dan segenap fasilitas mewah lainnya. Sehingga banyak anggota dewan yang memusuhinya, terlebih mayoritas kursi DPRA dikuasai Partai Aceh yang merupakan partai oposisi. 

Meski begitu, bukan tak mungkin Irwandi masih berkompromi dengan duit haram. Karenanya, Irwandi disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara, Ahmadi diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Namun pertanyaannya, apakah kasus suap Gubernur Aceh menandakan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dari pemerintah pusat? Atau, benarkan pemerintah pusat menyerahkan dana otsus begitu saja?

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dana otsus harus digunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Tahun ini Provinsi Aceh menerima dana otsus sebesar Rp8,2 triliun. Sejak 2008 sudah sekitar Rp56,5 triliunan dana otsus yang diterima Provinsi Aceh. Namun dana ini disinyalir tidak tepat sasaran. Lantas, sejauhmana dana otsus ini disalahgunakan?

Dengan maraknya kasus OTT kepala daerah sepanjang tahun 2018, apakah kepala daerah yang berkompromi dengan korupsi tinggal menunggu “undian” untuk digelandang ke jeruji besi? Jika memang demikian, apakah pilkada langsung ala demokrasi liberal ini tak mungkin melahirkan pemimpin yang bersih? Lalu, bagaimana solusinya? Jangan sampai rakyat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga: duit rakyat triliunan rupiah membiayai penyelenggaraan pilkada, kepala daerah terpilih masih merampok duit rakyat pula. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Minimnya transparansi dan akuntabilitas serta sistem pengawasan yang tidak berjalan telah menciptakan celah korupsi dana otsus. Hal ini membuat kerugian besar bagi masyarakat Aceh dimana tidak dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya atas penggunaan dana otsus selama ini. IBC mencatat beberapa kelemahan tata kelola dana Otsus Aceh yang berpotensi menimbulkan resiko penyimpangan, sebagai berikut:

Pertama. Secara politik anggaran, pemerintah hanya berkewajiban mengalokasikan dana otsus Aceh melalui APBN namun tidak diberikan kewenangan untuk mengawasi langsung pengelolaan seluruh dana otsus. UU Nomor 11 Tahun 2006 tidak mengatur ketentuan adanya kewajiban pelaporan dan evaluasi terhadap penggunaan dana otsus kepada pemerintah pusat. Kewenangan Menteri Dalam Negeri selaku pemerintah pusat hanya pada saat evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA/APBA Perubahan) setiap tahunnya (Psl 235 Ayat 5, UU Nomor 11 Tahun 2006). Artinya, Mendagri hanya dapat melakukan evaluasi 60 persen dari total dana otsus Aceh yang dituangkan dalam program dan kegiatan pemerintah Aceh. Sedangkan 40 persen dana otsus yang penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) merupakan kewenangan Gubernur.

Kedua. Melemahnya peran DPRA dan menguatnya kewenangan Gubernur dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus Aceh. Sejak Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, direvisi menjadi Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, DPRA tidak lagi sepenuhnya sebagai pengawas tunggal terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, evaluasi pengendalian dan pelaporan dana otsus baik yang dialokasikan untuk pembangunan Aceh maupun untuk pemerintah kabupaten/kota. Namun pengawasan telah melibatkan peran Gubernur yang pelaksanaanya melalui Bappeda Aceh. Pengaturan baru ini membuat dana otsus lebih banyak dikendalikan oleh Gubernur termasuk adanya kewenangan Gubernur memberikan sanksi administrasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan program, kegiatan dan anggaran yang telah menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Otsus (Pasal 17A ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2013).

Ketiga. Minimnya transparansi pemerintah Aceh dan kurangnya partisipasi masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengalokasian dan penggunaan dana otsus. UU 11/2006 memberikan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur pengelolaan dana otnomi khusus melalui Qanun. Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2003 dan Pergub Nomor 79 Tahun 2013, 60 persen dana Otsus dikelola oleh Pemerintah Aceh dan 40 persen untuk pembangunan pemerintah kabupaten/kota. Dalam membagi jatah 40 persen tersebut, Pemerintah Aceh dengan menggunakan formula perhitungan yang mencakup indicator jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, IKK dan indicator lain yang relevan dengan memperhatikan keseimbangan dan kemajuan pembangunan antar daerah. Namun pelaksanaanya, data-data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan tersebut tidak transparan dan tidak dipublikasi sehingga dapat menimbulkan celah kongkalingkong dilingkup pejabat Provinsi dengan kabupaten/kota serta dapat memunculkan ketidakadilan dalam penetapan alokasi dana otsus antar kabupaten/kota.

Selain itu, Qanun Nomor 2 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 79 Tahun 2003 tidak mengatur mekanisme pengelolaan dana otsus yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh sehingga akan menimbulkan tumpang tindih pendanaan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/kota. Kondisi ini diperparah dengan Pemerintah Aceh yang belum membuat sistem pengaduan yang memudahkan akses masyarakat untuk partisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana otsus.

Untuk menutup celah korupsi terhadap dana Otsus Aceh dan menjamin efektifitas penggunaan dan pemanfaatannya, diperlukan langkah perbaikan ditataran regulasi baik UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 jo Qanun Nomor 2 Tahun 2008 terkait upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana otsus serta memperkuat system pengawasan berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta pengawasan masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Indonesia Budget Center

Sejak 2008, Pemerintah Aceh setiap tahunnya memperoleh kucuran dana otonomi khusus (Otsus) dari APBN. Dana otsus ini berlaku selama 20 tahun di mana untuk tahun 2008 s.d 2022, besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional dan untuk 2023 s.d 2027 besarnya setara dengan 1 persen plafon DAU Nasional. Selain dana otsus, Pemerintah Aceh juga memperoleh  Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dari APBN setiap tahunnya (Pasal 179 ayat (2) huruf c dan Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Dalam kurun waktu 11 tahun, Provinsi Aceh memperoleh dana otonomi khusus dari APBN dengan nilai mencapai Rp64,97 triliun. Sebesar Rp56,94 triliun dana otsus Aceh telah direalisasikan ditahun 2008-2017 dan sebesar Rp8,03 triliun dianggarkan kembali tahun 2018. Alokasi dana otsus Aceh terus  meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan alokasi DAU. Rata-rata kenaikan dana Otsus Aceh mencapai 9 persen pertahun.

Selama ini dana otsus Aceh digunakan untuk mendanai enam program dan kegiatan, meliputi: pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan sosial serta dapat digunakan untuk mendapai pembangunan dalam rangka pelaksaaan keistimewaan Aceh.

Meskipun alokasi dana otsus Aceh terus meningkat, namun pengelolaan dan pemanfaatanya belum efektif sehingga belum berdampak signifikan terhadap perubahan kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Berdasarkan data BPS per maret 2017, persentase angka kemiskinan Provinsi Aceh mencapai 16,89 persen atau menempati peringkat ke-6 tertinggi dari rata-rata persentase kemiskinan nasional.

Tertangkapnya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah oleh KPK terkait adanya pemberian fee dalam pengalokasian dan pendistribusian dana alokasi khusus Aceh tahun 2018 seperti membuka kotak pandora terhadap buruknya tata kelola dana otsus Aceh selama ini. KPK mengedus sekitar 10 persen dari dana Otsus Aceh 2018 dibagi-bagi untuk pejabat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya, ada sekitar Rp802 milyar dari total dana otsus 2018 yang dikorupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tertangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dkk melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan fenomena yang selalu berulang OTT terhadap kepala daerah.

Saya ingat betul sebelum Irwandi menjadi gubernur pada periode sebelumnya, ia datang ke ICW untuk berdiskusi dan bertekad akan memberantas korupsi di pemerintahannya. Namun yang terjadi kemudian, pada periode ini justru ia terjerat sebagai pelaku korupsi.

Secara umum, fenomena korupsi kepala daerah akibat sistem politik yang membutuhkan biaya tinggi. Hal ini salah satu sisi negatif dari sistem demokrasi kita.

Selain itu,  keadaan tersebut diperparah dengan karakter kepemimpinan kepala daerah yang lemah. Ini menandakan partai politik tidak mampu mencetak kader yang layak sebagai pemimpin. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama sekali melakukan penangkapan kepala daerah adalah di Provinsi Aceh pada saat Gubernur Abdulah Puteh. Setelah 14 tahun, KPK kembali ke Aceh dengan menangkap Gubernur Irwandi Yusuf dkk terkait perkara suap. Ini harus di usut tuntas dan diaudit berapa sesungguhnya kerugian dana otonomi khusus (otsus) Aceh dari awal hingga sekarang, karena zaman Irwandi Yusuf menjabat Gubernur di periode pertama juga dana otonomi khusus Aceh terbentuk.

Kasus korupsi tersebut tentu sangat merugikan masyarakat Aceh. Pahadal, harusnya masyarakat Aceh dapat menikmati hasil dari dana otsus, yang salah satunya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebenarnya, pilkada saat ini sudah cukup baik kalau dilihat dalam konteks demokrasi elektoral. UU Pilkada sudah mencoba mengurai kebuntuan terhadap mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para kontestan pilkada. Makanya, sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan dan menyediakan alat praga kampanye bagi para kontestan. Hal ini untuk menghindari biaya banyak bagi calon.

Meski begitu, mungkin saja akibat kebutuhan partai politik untuk biaya kampanye dan konsilidasi pemenangan membuat para calon pilkada ketika menang dibebankan melakukan “transaksional” (untuk mengembalikan modal) terhadap proyek pemerintahan daerah. Selain itu, bisa saja kepala daerah dibebankan pula memberikan dana kepada partai politik untuk persiapan pesta demokrasi berikutnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa malam, 3 Juli 2018, di Aceh menjadi sebuah pukulan jitu atas kasus korupsi yang selama ini hanya sering disebutkan, tapi tidak pernah berwujud. Namun yang mengejutkan bahwa yang menjadi pelakunya adalah Irwandi Yusuf, tokoh akademisi yang kemudian bergabung ke Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan kemudian mengantarkannya menjadi gubernur pasca damai 2007-2012.

Banyak publik yang tidak percaya, karena salah satunya adalah sikapnya yang tegas pada saat pertama menjabat sebagai gubernur untuk kedua kali, bahwa pemerintahannya menganut mazhab "Hana Fee" atau tidak pakai fee, dalam memuluskan program-program pemerintah yang berasal dari keuangan negara. Kasus yang menimpanya sebentuk tindakan suap (gratifikasi) yang berhubungan dengan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus). Kasus ini sekaligus menjadi refleksi perjalanan dana otsus yang telah memasuki satu dekade, dan akan berakhir pada 2027.

Kasus ini menunjukkan buruk dan lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana otsus, berbeda misalnya penggunaan anggaran APBN dan APBD, yang memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Kasus penggunaan dana otsus ini sering menjadi modus lama melakukan tindakan korupsi, seperti menduplikasi proyek yang sudah didanai dari plaform anggaran negara yang lain, pembangunan yang tidak jelas output dan outcome-nya, pembangunan yang mubazir, hingga laporan keuangan fiktif.

Terkait kasus ini, beberapa orang juga beranggapan bahwa Irwandi dijebak. Pada masa pemeintahannya kedua, Irwandi lebih banyak dikelilingi oleh tokoh militer dan intelijen, sehingga terkadang ia tak cukup sensistif, terutama relasinya dengan perempuan. Dengan adanya kasus nikah siri dan juga pelaksanaan program Aceh International.

Marathon yang menjadi hobi "pasangannya", membuat Irwandi tidak cukup mawas diri dengan program-program yang dijalankan. Tanpa harus memakai pendekatan pemikiran yang konspiratif, hal-hal seperti itu mudah untuk dicerna sebagai sesuatu yang berhubungan, dan bukan kejadian yang tiba-tiba sesuai.

Kasus ini juga mau tidak mau juga dihubungkan dengan kualitas demokrasi elektoral lokal. Irwandi adalah gubernur yang baru dilantik kembali pada 2017, dan tepat satu tahun memerintah ia telah terkena kasus korupsi yang tidak disangka-sangka. Ada kelemahan, jika menelisik dari kasus ini, bahwa kualitas pribadi seseorang, tidak bisa dilepaskan dengan sistem yang turut menaunginya. Jika sistemnya korup, orang baik pun bisa terjebak menjadi koruptor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Jika melihat porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Aceh, khususnya sumber pendapatannya. Dana otonomi khusus hingga saat ini menjadi andalan daerah ini, rata-rata persentasi jumlah pendapatan Aceh 60 persennya bersumber dari dana otonomi khusus.

Untuk tahun 2018 saja dari total pendapatan yang ditargetkan Provinsi Aceh sebesar Rp 14,6 triliun 57,5 persennya bersumber dari dana otonomi khusus. Hal ini sangat kontras dibandingkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tahun yang sama ditargetkan tidak sampai 15,8 persen dari total pendapatan. Bahkan, jika dilihat jauh ke belakang (2012-2017) ketergantungan Aceh kepada dana otonomi khusus lebih besar lagi.

Sangat nampak dengan jelas, bagaimana pemerintah Provinsi Aceh begitu dininabobokan oleh dana otonomi khusus. Hal ini tentunya tidak sehat untuk sebuah daerah yang seharusnya bisa menggenjot PAD-nya dan bisa mandiri dalam membiayai belanja daerah.

Lebih menyedihkan  lagi, fakta terbaru. Ternyata gelontoran pemerintah pusat berupa dana otonomi khusus kepada Provinsi Aceh. Alih-alih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan malah jadi bancakan. Bahkan lebih mengenaskan lagi, orang nomor satu di Provinsi Aceh yang terlibat langsung dalam bancakan uang negara.

Hal ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang setiap tahunnya mengevaluasi penyaluran dan penggunaan dana otonomi khusus termasuk di Aceh.  Ada yang tidak beres dengan sistem evaluasi dan pengawasan dari Kemendagri, dengan kasus di Aceh.

Selain PR besar bagi Kemendagri, dengan maraknya OTT kepala daerah khususnya Gubernur Aceh, ini juga menjadi peringatan bagi Presiden Joko Widodo agar melakukan perbaikan sistem dalam hal pengawasan dan pencegahan. Korupsi diibaratkan penyakit berat yang sedang menjalar, untuk melenyapkannya akan menghabiskan energi jika hanya mengandalkan pengobatan (OTT). Perlu upaya pencegahan yang serius dengan memaksimalkan  peran pengawas internal atau inspektorat daerah, misalnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

KPK menahan Irwandi Yusuf atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Irawandi ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK. Kenyataan ini mengkonfirmasi adanya informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan DOKA secara masif.

DOKA menjadi salah satu sumber dana yang rawan penyelewengan. Salah satu sebab utamanya adalah lemahnya pengawasan. Selama ini pengawasan penggunaan DOKA dilakukan oleh DPRD, yang pada praktiknya sangat bersifat politis khusus ketika ada proses penganggaran. Ketika Eksekutif cukup mengakomodir kepentingan mereka maka DPRD bersifat lunak, bahkan semacam tahu sama tahu.

Kondisi demikian, menyebabkan berita tertangkapnya Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah bukan satu hal yang mengagetkan. Apalagi akhir-akhir ini KPK tengah “rajin” menyambangi daerah untuk melakukan pembersihan. Ini adalah penangkapan kesekian dari sejumlah pemimpin daerah yang sudah mendahului. Bisa jadi, ini adalah perilaku korup yang kesekian yang dilakukan oleh Irwandi, mengingat yang bersangkutan telah dua periode memimpin Aceh.

Rezim desentralisasi melalui otonomi daerah, seperti melahirkan kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing memiliki potensi korup. Gubernur dan kepala daerah di bawahnya selayaknya seorang raja dan para punggawa yang berwenang secara absolut menetapkan pengelolaan daerahnya. Mereka justru bersama-sama saling mendukung untuk mengamankan rezim kekuasaannya. Sementara pemerintah pusat, terlalu jauh untuk menjangkau dalam rangka memberikan pengawasan yang cukup.

Pertanyaan yang mendasar adalah, bagaimana supaya DOKA dan dana daerah lain bisa aman dari perilaku korup para pejabat? Jangan menunggu dan mengandalkan kehadiran KPK. Yang lebih penting adalah segera evaluasi mekanisme pemberian DOKA dan sistem pengawasannya. Dimulai dari pangkal hingga ujung. Adanya media digital, sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mampu membuat pengelolaan dan pengawasan dana negara di tingkat manapun menjadi transparan. KPK sebagai penegak hukum, berada di barisan paling ujung jika telah terjadi pelanggaran untuk melakukan penindakan. 

Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki KPK, sudah semestinya KPK melakukan peran preventifnya dengan semakin meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga mampu menhadirkan sikap jera dan keengganan untuk melakukan tindakan korup. Selebihnya, perbaikan mekanisme pengawasan dan kontrol perlu dievaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk merekayasa masyarakat agar semakin maju dan beradab, meningkat kualitas hidup dan kehidupannya. Sistem dan mekanisme pengawasan yang ketat,serta penegakan hukum yang tegas, lambat laun akan membentuk karakter “kepatuhan hukum” pada masyarakat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik