Pasal Makar Bungkam Demokrasi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 May 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Istilah makar kembali mengemuka seiring gencarnya penerapan pasal makar yang menuai perdebatan belakangan ini. Setelah penerapan pasal makar begitu massif dilakukan di era Orde Baru, kini polisi tampaknya terus membidik orang-orang yang dianggap melakukan makar.

Pasca hari pemungutan suara pada 17 April 2019, polisi telah melakukan proses hukum terkait dugaan makar terhadap beberapa orang. Polisi sudah menetapkan Eggi Sudjana, politisi PAN cum anggota BPN Prabowo-Sandi, sebagai tersangka makar. Polisi juga telah memeriksa sejauh mana Mayjen (Purn) Kivlan Zen, orang yang dikenal sebagai karib Prabowo, bisa dianggap melakukan makar.

Sementara beberapa tokoh pendukung capres oposisi lainnya dilaporkan telah melakukan makar, di antaranya politisi Gerindra Permadi dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Dugaan makar tersebut umumnya gegara menyerukan people power. Kasus Eggi Sudjana, misalnya. Status tersangka-nya lantaran dirinya berpidato menyerukan people power di kediaman Prabowo di Kartanegara saat hari pemungutan suara, 17 April 2019. Eggi mengatakan, people power bisa mempercepat pelantikan Prabowo-Sandi, tak harus menunggu 20 Oktober. Orasinya itu dianggap hendak menggulingkan pemerintahan sah sehingga ia dijerat Pasal 107 KUHP.

Belum lagi status tersangka makar yang menjerat HS. Ia mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi ketika menggelar aksi di depan Gedung Bawaslu, 10 Mei 2019.

Boleh jadi pernyataan Eggi dkk mengandung unsur pelanggaran hukum. Jika dugaan ini kuat, rasanya polisi tak punya alasan untuk tidak memprosesnya secara hukum. Dengan kata lain, publik sepakat bahwa Eggi dkk tidak boleh dibiarkan menghirup udara bebas. Masalahnya, tepatkah mereka dikenai pasal makar?

Banyak kalangan ramai-ramai mengkritik penerapan pasal makar. Mereka menilai tak sepatutnya pasal makar digunakan untuk menjerat seseorang di era demokrasi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pasal makar tidak bisa diterapkan terhadap omongan atau pendapat seseorang tanpa adanya tindakan makar.

Sebenarnya, apa yang dimaksud makar? Sebab, tak sedikit pula yang setuju dengan langkah kepolisian. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan Wiranto, salah satunya. Ia menegaskan bahwa merencanakan, menghasut, dan mempersiapkan makar itu sudah bisa masuk kualifikasi tindak pidana makar. Dengan kata lain, tidak harus menunggu tindakan makar terlebih dahulu.

Bahkan kepolisian tetap bergeming dan meyakini proses hukum terhadap orang-orang yang diduga makar tidak berlebihan. Polisi tampaknya menghendaki masyarakat menghargai proses hukum dilakukan kepolisian, bukan ramai-ramai mengkritik. Kalau tidak sepakat, bagi polisi sebaiknya pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan praperadilan. Tepatkah sikap macam demikian?

Yang dikhawatirkan sebagian orang, penerapan pasal makar bisa berdampak terhadap kehidupan demokrasi. Publik tak leluasa berpendapat di ruang publik. Mengkritik pemerintah pun jadi takut. Lalu, sejauh mana penerapan pasal makar bisa merusak kehidupan demokrasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kasus makar akhir-akhir ini bukan semata kasus hukum, tetapi lebih bernuansa politis karena sebagaimana diketahui tuduhan itu dikenakan pada aktivis-aktivis oposisi yang aktif, yang dalam pernyataannya menggunakan terminologi "people power". Apakah people power bisa disebut makar? Dalam konteks apa istilah people power digunakan?

Makar dalam konteks hukum diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP yang pada intinya diartikan: ingin membunuh presiden dan wakil presiden, memisahkan diri sebagian wilayah negara, dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

Pelontaran istilah people power dilakukan pada tahun politik di mana pemilu dilaksanakan baik presiden dan wapres maupun pileg, artinya istilah people power ini muncul pada saat pelaksanaan demokrasi pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Demikian juga istilah people power itu muncul dalam konteks respons terhadap kekhawatiran terjadi kecurangan.

Dalam negara demokrasi, menurut saya, substansi ketentuan  makar ini sebenarnya sudah tidak relevan, apalagi dikaitkan dengan penjatuhan presiden atau perebutan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena konstitusi sudah menyediakan mekanisme untuk memakzulkan atau menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Demikian juga pilpres bisa diletakkan sebagai mekanisme untuk mengganti pemerintahan.

Karena itu, penerapan pasal makar secara substantif lebih pas diterapkan pada tindakan yang bersifat teror yang sudah terakomodir oleh UU Terorisme. Pada masa Orde Baru apa yang dilakukan kepolisian didasarkan pada UU Subversif yang sudah dicabut pada awal Reformasi, yang kemudian digantikan oleh UU Terorisme.

Selain itu juga penerapan pasal makar sudah ketinggalan zaman, karena KUHP itu Undang-undang peninggalan Belanda sebagai kolonialis, yang dimaksudkan untuk melindungi pemerintahan kerajaan/ratu Belanda.

Dalam politik wacana mengganti pemerintahan atau mengganti presiden itu sesuatu yang biasa dilakukan 5 tahun sekali melalui sebuah Pemilu. Karena itu, diskusi atau wacana tentang penggantian presiden sebelum ada keputusan "Tetap" otoritas yang berwenang ic KPU tentang siapa pemenang pilpres bukanlah hal yang dilarang dalam politik, kecuali dilakukan pada saat sudah terpilih presiden dan wakil presiden dan terbukti ada upaya nyata untuk menjatuhkan presiden berkuasa secara paksa.

Sebagaimana tuduhan makar terhadap beberapa tokkoh pada saat Aksi 212 tetapi tidak berlanjut, karena itu tindakan penetapan tersangka makar saat ini juga patut disayangkan lantaran terkesan secara jelas hukum sudah digunakan sebagai alat kekuasaan. Selain itu, terkesan pula ada upaya membungkam aspirasi masyarakat yang berbeda dengan pemerintah sekalipun dengan menggunakan proses hukum, karena hukum tidak boleh mengadili pikiran dan pendapat warga negara.

Pada beberapa kasus diberbagai negara, hal tersebut mencirikan sebagai negara yang otoriter. Pengertian makar sering disederhanakan dengan demontrasi, padahal makar itu substansinya adalah terorisme.

Penegak hukum mestinya lebih arif memahami tahun politik, sehingga tidak terkesan refresif terhadap masyarakat yang berbeda, sejatinya negara ini milik masyarakat. Sulitnya dalam pilpres kali ini ada petahana, karena itu pula sangkaan makar terhadap  seseorang disebabkan tidak memisahkan antara capres dan petahana sebagai presiden. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Makar itu pergerakan (tindakan) dengan menggunakan senjata. Kalau hanya cakap-cakap, namanya menyampaikan pendapat. Kalupun terbukti menggerakkan orang  untuk melakukan people power, saya pikir tidak bisa dikenai pasal makar. Sehingga tindakan Eggi Sudjana dkk bukan perbuatan makar.

Kalaupun dianggap melanggar hukum, pernyataan mereka lebih tepat diarahkan pada pernyataan yang berisi hasutan maupun kebencian yang meresahkan masyarakat. Jika dianggap begitu, sebenarnya terlalu sumir juga karena sifatnya subjektif.

Jika tindakan (makar) hampir terjadi, baru ditangkap karena dugaan makar. Tapi sekarang ini mereka hanya teriak-teriak people power. Apalagi, sebenarnya people power itu tidak ada masalah, meski saat ini istilah people power digunakan karena persoalan pemilu.

People power itu lebih tepat pada saat adanya ketidakadilan di tengah-masyarakat, sehingga muncul kerelaan masyarakat untuk meruntuhkan tirani. Tapi kalau people power hanya persoalan pilihan, lucu juga kita dengarnya. Tidak ada sejarahnya people power itu menggulingkan kekuasaan karena kalah pemilu.

Mengenai alasan polisi yang menyarankan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika tersangka makar merasa dirugikan, memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika polisi menjerat orang-orang dengan pasal makar, masyarakat merasa polisi jadi alat kekuasaan.

Menangkapi orang-orang yang hanya karena beda pendapat, itu yang kita tidak setuju. Kita kan ingin menjaga norma, tapi norma-norma itu sepertinya diarahkan kepada orang-orang yang berseberangan secara politik.

Kritik terhadap penerapan pasal makar bukan soal membela kubu 02, tapi demokrasi. Tanpa kita sadari, arahnya kehidupan demokrasi yang terancam. Ke depan berpendapat bisa saja dianggap menebar kebencian, hoaks, dan makar.

Sekali lagi, kita tidak membela Eggi, tapi penerapan pasal makar itu ancaman terhadap demokrasi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk