Pilih Mana KPK: Umumkan atau Tunda Kepala Daerah Terjerat Korupsi?
berita
Politika

Sumber Foto: detiknews.com (gie/Watyutink.com)

13 March 2018 16:00
Sejumlah calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018 ditengarai melakukan korupsi. Jelang masa kampanye pilkada, KPK mengaku mengantongi sejumlah nama calon yang berpotensi terjerat pidana korupsi.

Menurut KPK, sebagian besar calon kepala daerah yang akan menyandang status tersangka itu bertarung di pilkada pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. KPK membidik calon petahana dan yang mereka yang berhenti dari jabatan lama namun kembali untuk jabatan yang lebih tinggi yakni kepala daerah. Bahkan ada ‘alumni’ Rutan Guntur dan Sukamiskin yang pernah mengenakan ‘almamater’ orange masih berani mencalonkan diri untuk memimpin daerah.

Pengamat menilai dalam pilihan politik orang Indonesia sering mengalami ‘amnesia’. Hal buruk yang pernah dilakukan calon kepala daerah di masa lalu, bisa jadi dilupakan oleh calon pemilih. Ada juga yang berdalih manusia pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Apakah calon kepala daerah yang pernah melakukan tindak pidana korupsi di masa lalu tak akan mengulangi kesalahan yang sama, atau justru berani maju lagi karena merasa makin lihai melakukan korupsi setelah menjalani pemidanaan?

Di Jepang kita mengenal istilah ‘hara-kiri’ atau 'bunuh diri'. Seseorang yang diduga melakukan kejahatan korupsi langsung mengundurkan diri. Mereka yang pernah menyandang status tersangka, akan menghilang dari dunia politik.

Di Indonesia, hal seperti itu langka. Mereka yang jelas-jelas pernah dijebloskan ke penjara karena korupsi, masih berusaha kembali ke dalam dunia politik dan membawa agenda pribadi. Hasrat berkuasa dalam diri mendorong mereka enggan keluar dari pertarungan perebutan kekuasaan. Mencoba peruntungan meraih posisi yang lebih tinggi. Mengapa ini terjadi? Belum puas mengabdi, dulu merasa dijebak, atau belum 'balik modal' di era lalu dan sudah keburu dicokok aparat hukum?

Sayangnya, KPK enggan mengungkap nama-nama calon yang dikatakan berpotensi melakukan korupsi. Argumennya adalah kode etik, serta khawatir dituduh melakukan kampanye gelap. Persoalannya, publik kan wajib tahu siapa yang harus dipilih. Ambil contoh begini, jika rakyat memilih satu calon dan di kemudian hari KPK menetapkan calon itu sebagai tersangka, bukanlah rakyat dan daerah itu akan merugi?

Bukannya mendorong KPK untuk melakukan penindakan, pemerintah justru meminta KPK tunda penetapan tersangka sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018. Apakah pemerintah bermaksud mau mengajak KPK agar menyandera kepala daerah terpilih yang bukan berasal dari koalisi pemerintah?

Jika benar ingin menegakkan hukum, KPK seharusnya transparan saja kepada publik soal informasi calon kepala daerah yang berpotensi korupsi. Jangan melempar bola panas, lalu membiarkan publik merasakan panas tanpa tahu dari mana asal panas itu. Ini malah memunculkan kecurigaan publik, apakah KPK juga mencoba bermain politik dengan memunculkan misteri terkait target operasi mereka.

Minimal, agar tak ada tuduhan bermain politik, KPK bisa berkoordinasi 'bawah tangan' dengan lembaga terkait agar tidak meloloskan calon tertentu dalam seleksi KPUD. Tujuannya dua, rakyat dan daerah tidak dirugikan karena kecil kemungkinan calon terpilih akan menjadi pesakitan. Kedua, si calon bersangkutan dan parpol pengusungnya juga tidak dipermalukan karena tidak lolosnya dia bisa disebut karena kurang memenuhi syarat lain, bukan karena soal korupsi. Dengan begitu, black campaign dari lawan politik pun bisa diminimalisasi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Budaya politik bangsa Jepang dan bangsa Indonesia sangat jauh berbeda. Karena begitu ketahuan melakukan korupsi maka tamatlah riwayat politisi di Jepang. Politisi lebih memilih mundur dan minta maaf kepada masyarakat, sampai yang paling ekstrem adalah bunuh diri karena rasa malu. Di sini politikus tidak punya rasa malu, dan menanggap korupsi biasa saja. Mereka bahkan tidak menyesali perbuatannya, malahan kalau tertangkap dianggap sial saja dan menerima budaya korupsi sebagai hal yang wajar dan bisa diterima.

Di sinilah integritas pribadi dan karakter bangsa yang bicara. Inilah tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia kalau mau dianggap setara dengan bangsa-bangsa lain, atau kita akan jadi warga dunia kelas tiga dan hina karena tidak berbudaya antikorupsi. Sikap antikorupsi harus diajarkan sejak dini bagi generasi millenial dan harus dilanggengkan para pemimpin masa depan.

KPK tidak bisa mengumumkan calon peserta pilkada serentak 2018 yang diduga melakukan korupsi. Karena tanpa bukti lengkap, pengumuman itu akan bertentangan dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, serta harus menjamin kepastian hukum, bukan sebaliknya. Hal yang terpenting adalah KPK dan masyarakat tidak boleh amnesia dan melupakan sikap koruptif patahana.

Justru dalam alam demokrasi di pilkada dimungkinkan munculnya pemimpin alternatif yang merakyat dan memenuhi aspirasi pemilih terutama golongan muda yang anti korupsi. Alih-alih para pemimpin masa depan harus berdiri tegak di depan mengumandangkan sikap anti korupsi menyingkirkan calon pemimpin koruptif.

Dalam alam demokrasi sekarang setiap orang bebas memilih pemimpin yang pro rakyat, pluralis, dan pemersatu bangsa sesuai amanah UUD 1945 dan NKRI. Pemimpin partisan, tidak pro demokrasi dan negara hukum, akan dilupakan pemilihnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Dua bulan terakhir, KPK tercatat sudah melakukan lima kali OTT kepada lima kepala daerah dan satu mantan kepala daerah. Mereka diketahui berencana mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018, kecuali Wali Kota Kendari yang baru saja terpilih pada Pilkada 2017 lalu. OTT KPK ini di satu sisi membuat publik bangga dan puas atas tindakan tegas KPK. Namun di sisi lain, menimbulkan reaksi sebagian pihak yang mencurigai KPK tengah bermain politik.

OTT KPK menimbulkan dua perbedaan perspektif dalam logika berpikir. Satu pihak menggunakan logika politik, lainnya menggunakan logika hukum. Dua logika ini saling bertentangan. Jika logika politik yang digunakan, maka dalam menilai tindakan OTT KPK lebih menggunakan analisis korelasi secara kualitatif. OTT dihubungkan dengan momentum pilkada. Mereka menyimpulkan di balik tindakan OTT kepala daerah (calon kepala daerah) ada upaya untuk menjatuhkan karir politik seseorang atau kekuatan politik tertentu. Ini karena dari OTT tersebut ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan secara politis.

Logika di atas jelas bertentangan dengan KPK yang menggunakan logika normatif. KPK tidak mengenal momentum dalam penegakan hukum, yang terpenting adalah menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Tugas KPK adalah melakukan tindakan hukum terhadap siapapun yang melakukan korupsi uang negara, sejauh ditemukan dua alat bukti. Ini yang membuat KPK bersikukuh bahwa OTT terhadap kepala daerah, mantan kepala daerah, dan calon kepala daerah adalah murni tindakan hukum. Inilah yang menjadi kontradiksi di antara dua prespektif/logika berfikir terkait OTT KPK.

Namun KPK perlu mewaspadai persepsi dan stigma negatif dalam hal melakukan penindakan kasus korupsi pada momentum politik menjelang pilkada. KPK juga sebaiknya menghindari pernyataan yang menimbulkan kesan KPK bermain politik. Sebagaimana pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut ada sejumlah calon kepala daerah yang maju di pilkada serentak akan menjadi tersangka.

Harusnya ini tidak perlu disampaikan ke publik, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa KPK memiliki agenda politik. Karena pernyataan tersebut bisa menimbulkan kesan politis. Meskipun sejauh ini belum ada bukti bahwa KPK melakukan konspirasi politik. Namun sejauh langkah KPK ini murni hukum, menurut saya the show must goes on. Lanjutkan saja OTT terhadap siapapun yang melakukan suap dan korupsi uang negara, ‘anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu’.

Saya sependapat dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, bahwa yang menjadi fokus lembaga antirasuah ini adalah perilaku transaksional calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018. Korupsi dan praktik suap untuk modal kampanye harus ditindak, karena membuat kualitas demokrasi di Indonesia tak kunjung baik.

Berbeda dengan politisi, publik justru sangat mengapresiasi langkah KPK. Selama dua bulan terakhir KPK berhasil menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah Selatan Abdul Latief (menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan), Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Ketua DPD Golkar Jawa Timur), Bupati Ngada yang hendak maju dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih (Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang), serta Wali Kota Kendari Adriatma beserta ayah kandungnya, Andi Asrun (mantan Wali Kota Kendari dua periode) yang saat ini menjadi Cagub Sulawesi Tenggara.

Publik menilai positif langkah KPK yang berhasil membuat rentetan nama kepala daerah terjaring OTT dan menjadi tersangka. Sayangnya, langkah tersebut belum menimbulkan efek jera. Korupsi belum terbendung, justru menjadi budaya. Pola dan cara melakukan korupsi bervariasi. Celakanya para kepala daerah yang terindikasi korupsi, masih berani mencalonkan diri. Bahkan dalam pilkada sebelum 2018 memenangkan calon kepala daerah tersangka kasus korupsi

Ada beberapa faktor mengapa hal itu bisa terjadi. Antara lain; perilaku pemilih, money politik, intimidasi, strategi tim pemenangan yang hebat dan tepat, kecurangan, serta tidak adanya kandidat yang lebih baik. Pemilih tak menjadikan kasus korupsi sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Mereka masih permisif terhadap kasus korupsi. Mereka hanya melihat sisi baik dari calon kepala daerah yang hendak dipilih. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Pertanyaan publik terkait pernyataan KPK bahwa sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 diduga melakukan pidana korupsi harus segera diakhiri. Diakhiri dengan pengungkapan nama-nama tersebut ke publik secara terang benderang. Hal ini untuk menghentikan spekulasi sementara ini, yang melihat KPK sedang bermain di ruang politik.

Kita berharap KPK tetap konsisten di jalan penegakan hukum atas pidana korupsi, kepada siapa pun itu dan dari mana pun latar belakangnya. Dalam proses penegakan hukum tersebut KPK jangan sekali-kali keluar jalur dari rel yang seharusnya, dengan menjaga keutamaan sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Jangan mencoba bermain bola panas di ruang publik dengan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif dengan proses hukum yang sedang dijalankan. Pernyataan terlalu dini dari KPK yang membuka (dibaca: "membocorkan") informasi awal kepada publik bahwa akan ada sejumlah calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 ditengarai melakukan korupsi, secara konteks proses hukum lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Pernyataan berupa informasi awal tersebut dilontarkan ke ruang publik, yang sama artinya melemparnya di ruang politik. Dalam wilayah inilah posisi pernyataan KPK tersebut wajar dipersepsikan dan ditafsirkan dalam bahasa-bahasa politik. Apa perlunya pernyataan KPK tersebut dalam konteks penegakan hukum? Semoga hal itu bukan sesuatu kesengajaan, tapi hanya sikap reaktif dari kejenuhan korupsi politik yang tinggi dari kontestan Pilkada 2018. Meskipun begitu, pernyataan KPK dengan informasi awal tersebut sangat berisiko karena rentan dipersepsi mendahului proses hukum yang sedang berjalan.

KPK mengemban kepercayaan publik yang sangat tinggi untuk berada terdepan dalam pemberantasan korupsi di Republik ini. Jangan sampai kepercayaan publik tersebut memerangkap KPK ke dalam praktik "penyalahgunaan" etika kerja penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Seharusnya tidak perlu ada pernyataan soal informasi awal kepada publik bahwa Pilkada 2018 dipenuhi kontestan koruptor, tetapi langsung saja ke "publikasi langsung" nama-nama terduga pidana korupsi dan dilanjutkan "pemanggilan langsung" untuk proses hukum KPK pada hari yang sama. Dengan alat bukti yang cukup. KPK harus berani untuk langsung melakukan penindakan hukum, tanpa didahului melempar wacana ke publik yang sangat berisiko menjadi mainan politik.

Dengan modal kepercayaan publik yang kuat dan profesionalitas kerja yang berintegritas, KPK harus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi hingga waktunya nanti. Publik berharap KPK jangan sampai offside dalam menjalankan marwahnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Pilkada serentak 2018 diwarnai tindakan hina segelintir calon kepala daerah. Setidaknya ada empat calon kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK, antara lain; Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari. Kemudian Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, ditambah calon Bupati Subang Imas Aryumningsih. Sebelumnya Calon Bupati Jombang Nyono Suharli juga dicokok KPK.

Keempat calon kepala daerah ini terjaring karena ketahuan menerima uang suap dari pihak swasta. Modus dari keempat calon kepala daerah ini hampir sama, menggunakan kekuasaan yang diemban untuk kongkalikong proyek pengadaan barang dan jasa, konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp8,5 miliar lebih.

Negara ini beruntung masih memiliki KPK yang konsisten menindak para pejabat rakus. Hal ini wajib didukung sepenuhnya oleh semua pihak, jangan justru malah melemahkan KPK. Sayangnya semangat KPK dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan statemen terakhir yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda penyelidikan dan penyidikan merupakan intervensi yang melemahkan langkah KPK.

Permintaan pemerintah ini menciderai semangat pemberantasan korupsi. Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan mengeluarkan stetment agar KPK tak melakukan OTT selama pilkada berlangsung. Ada yang tidak beres dengan cara berpikir pejabat ini. KPK tak boleh sampai diintervensi jika terkait pemberantasan korupsi. Rana tupoksi KPK tidak mengurusi masalah Pilkades, Pilkada, Pilkadut, Pilkoplo, dan pil-pil lainnya. KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga.

Kami mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip “Equality before the law”. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya.

Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut kuatir melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan  korupsi demi merebut kekuasaan. Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela.

Tak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream. Di mana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah kuatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Imbauan pemerintah melalui Menkopolhukam agar KPK menunda mengumumkan calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, patut diabaikan. Imbauan itu  bukan saja bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga mengabaikan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.

Alasan bahwa calon kepala daerah sudah menjadi bagian dari milik publik adalah alasan yang sama sekali tidak berdasar. Justru sebaliknya, karena sudah menjadi milik publik dan punya potensi mengelola urusan publik, maka sejak dini harus dipastikan bahwa calon-calon kepala daerah ini adalah mereka yang bersih dari kejahatan publik.

Sikap ramah terhadap kejahatan korupsi seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, sama sekali tidak mencerminkan wajah presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden bersih. Penting untuk didorong bahwa bersihnya pemerintahan itu sejatinya bukan karena sikap individual, tapi sebuah gerakan yang menjadikan Indonesia bisa terbebas dari korupsi.

Artinya, tidak cukup sekadar bersih diri sendiri, tapi juga harus ada kemauan menciptakan Indonesia bersih. Tentu inilah yang kita harapkan dari pemerintahan Jokowi. Lagipula, penetapan tersangka calon kepala daerah bukanlah ancaman bagi keamanan nasional. Sejauh yang kita pahami, tidak ada ribut apapun karena adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupsi. Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira karena upaya pemberantasan korupsi adalah amanah bagi seluruh penyelenggara negara.

Oleh karena itu, membiarkan tersangka korupsi melaju jadi pemimpin daerah adalah malapetaka bagi bangsa Indonesia. Sikap permisif terhadap koruptor inilah yang menjadikan salah satu hambatan bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Jika benar imbauan ini juga atas dasar masukan dari KPU dan Bawaslu dan merupakan persetujuan yang sulit dicerna, maka KPU dan Bawaslu terlalu jauh melangkah. Pikiran ini juga mencerminkan cara pandang penyelenggara pemilu yang menganggap pilkada hanya semata-mata teknis pergantian kekuasaan. Tanpa makna subtantif di dalamnya, yakni pemilu yang berperan memastikan orang-orang baik dipilih jadi pemimpin.

Cara pandang pemilu semata soal teknis hanya akan menjadikan pemilu yang sunyi dari misi besarnya. Sejatinya juga menjadi bagian dari tanggungjawab penyelenggara untuk mewujudkannya. Dan oleh karena itulah, komisioner penyelenggara itu dipilih melalui seleksi yang ketat dan panjang. Agar komisioner penyelenggara pemilu adalah orang yang juga memiliki visi dan misi yang luhur: mewujudkan kepemimpinan pemerintahan yang bersih dan berdedikasi.

Jadi, kita miris mengetahui jika benar KPU dan Bawaslu juga mendorong KPK menunda pengumuman tersangka itu. Dalam segalanya, kita berharap KPK tegar. Himbauan ini tidak mengganggu kinerja mereka. Bagaimanapun, publik tengah menunggu pengumuman itu dilaksanakan. Memastikan pemimpin negara ini di semua level adalah orang-orang bersih merupakan tujuan kita bersama. Untuk itulah KPK ada. Dan itu juga salah satu misi pemilu/pilkada dilaksanakan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pemerintah melalui Menkopolhukam meminta KPK menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak 2018. Pemerintah beralasan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dinilai bisa masuk ke dalam ranah politik, karena hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan pilkada.

Menkopolhukam menegaskan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan hanya individu, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat pendukungnya, sehingga merepresentasikan perwakilan parpol dan para pemilih.

Pandangan pemerintah di atas sarat dengan absurditas. Penilaian bahwa penetapan tersangka calon kepala daerah tersebut masuk ranah politik adalah pernyataan yang misleading. Penetapan tersangka seharusnya dibaca sebagai langkah progresif untuk mewujudkan public expiation (penebusan dosa publik). Politik hari ini (khususnya politik electoral), lebih sering dimanfaatkan elite sebagai arena bersama untuk transaksi kepentingan antar mereka. Bahkan dalam bentuk permufakatan jahat antara politisi dan pengusaha hitam sebagai bohir. Sehingga sebagian besar perhelatan pemilu dan pilkada banyak melahirkan pejabat-pejabat politik korup.

Membiarkan situasi itu jelas merupakan dosa bersama publik. Maka langkah penetapan tersangka KPK sebelum pemilihan harus dibaca sebagai upaya untuk memurnikan politik pilkada, sehingga politisi-politisi korup sudah harus sejak awal masuk keranjang blacklist.

Selanjutnya status sebagai tokoh publik yang melekat pada diri para paslon terdaftar, harusnya semakin menuntut pengawasan hukum. Bukan malah memberi mereka imunitas hukum hingga penghitungan suara. Semakin tebal derajat kepublikan yang melekat pada seseorang, semakin besar kuasa yang ada padanya. Artinya, akan semakin besar pula potensi abuse.

Untuk mencegah abuse, harus semakin tinggi level kontrol hukum dan publik. Maka, penetapan tersangka yang akan dilakukan oleh KPK harus dibaca sebagai mekanisme terobosan untuk mencegah abuse. Ini tentunya sebuah langkah yang baik. Jikalau figur korup yang akhirnya terpilih, komplikasi politik dan hukum yang akan ditimbulkan bagi kepentingan publik jelas akan lebih rumit.

Akan tetapi KPK juga dituntut menerapkan standar operasi yang lebih presisi dan berintegritas. Komplain sejumlah pihak terekait OTT karena standarnya tidak terpenuhi seperti kasus Cagub NTT Marinus Sae, dapat merusak independensi KPK.

Untuk mencegah tuduhan KPK berpolitik di tengah kontestasi Pilkada, due process of law harus dipedomani dan tidak semata-mata berorientasi pada dramatisasi penangkapan dan penegakan hukum. Standar OTT dalam KUHAP harus menjadi acuan normatif dan rigid bagi KPK, karena jika disimpangi justru akan melemahkan KPK itu sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali tangkap dan segera tahan calon-calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, jika minimal dua alat bukti sudah 'prima facie'. Tidak perlu pengumuman dan tidak perlu pula mempertimbangkan intervensi pemerintah. Mengapa demikian? Pertama, KPK harus menunjukkan independensinya. KPK tidak perlu berwacana, tidak perlu pula 'bermain politik' dengan menunda-nunda waktu. KPK tidak perlu khawatir akan tekanan pemerintah, percayalah rakyat masih percaya dan akan berdiri di belakang KPK. KPK harus tetap 'zero tolerance' terhadap korupsi, tidak terbatas waktu dan tempat.

Kedua, dengan ditangkap dan ditahannya calon-calon kepala daerah yang merangkap 'calon-calon koruptor' akan bermakna menyelamatkan demokrasi substantif. Demokrasi itu harus menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Demokrasi itu bukan hanya formal yang hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terpilih karena kuantitas, karena 'kehebatan' mereka merayu rakyat untuk memilihnya yang seringkali juga menghalalkan segala cara.

Ketiga, membuka jalan bagi calon-calon kepala daerah yang bersih (apakah ada?), setidaknya tidak terindikasi korupsi. Dengan demikian rakyat setidaknya masih punya harapan bahwa calon kepala daerah yang terpilih nantinya akan bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya.

Keempat, mencegah kerugian material dan finansial yang akan diderita oleh rakyat karena prosesi pemilihan kepala daerah yang memakan biaya sangat besar menjadi sia-sia. Jika cakon kepala daerah harus mendekam di penjara setelah terpilih, maka penggantinya bukan yang dikehendaki dalam proses demokrasi.

Kelima, menghindari tontonan 'lawak' yang tidak lucu. Apa kata dunia, seorang calon kepala daerah terpilih harus dilantik di balik terali besi disaksikan para mantan pencuri, perampok, pemerkosa, pengedar narkoba bahkan pembunuh. Di mana martabat seorang pemimpin yang seharusnya terhormat di mata rakyatnya?

Akhirnya, perlu segera ditangkap dan ditahannya calon-calon kepala daerah yang terindikasi kuat melakukan korupsi untuk mencegah tidak efektifnya pemerintahan. Bisa dibayangkan, seorang calon kepala daerah yang terpilih, dilantik dan ditahan di penjara, pasti tidak akan dapat menjalankan tugasnya. Efektivitas jalannya pemerintahan sangat terganggu.

Tunggu apa lagi, KPK segera tangkap dan tahan para calon kepala daerah yang merangkap sebagai calon koruptor! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik