Pilpres 2019, Demokrat Terapkan Standar Ganda
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 September 2018 15:30
Penulis
Sikap politik Partai Demokrat pada Pilpres 2019 menjadi pemberitaan di berbagai media massa. Sejumlah kader partai berlambang mercy ini lebih memilih berjuang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Padahal PD telah memberikan dukungan--yang didaftarkan secara resmi ke KPU--kepada Prabowo-Sandi. Alih-alih menjatuhkan sanksi, DPP PD justru berencana memberikan “dispensasi”. Pertanyaannya, sedemikian pragmatiskan sikap Demokrat dalam menyongsong Pilpres 2019?

Sebelumnya, Ketua DPD PD Papua Lukas Enembe secara terbuka menyatakan akan mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 mendatang. DPP PD tampaknya tak punya pilihan lain selain mentolerasi kehendak Gubernur Papua itu. Selain DPD PD Papua, kabarnya DPP PD juga akan mempersilahkan perbedaan sikap pengurus DPD di beberapa provinsi lainnya. Sejumlah elite Demokrat mengaku bahwa sikap lunak DPP itu untuk menyelamatkan partai, karena sejak awal mayoritas kadernya di beberapa provinsi tersebut ingin berkoalisi dengan Jokowi-Ma’ruf.

Meski kadernya berada di dua kubu, Partai Demokrat enggan disebut bermain dua kaki pada Pilpres 2019. Namun demikian, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan tak menampik jika partainya dalam keadaan bimbang. Menurutnya, sikap DPD di sejumlah daerah tersebut lantaran tak ingin kehilangan suara pada Pileg 2019. Apakah dukungan kepada petahana tak lebih sebatas mendompleng popularitas Jokowi demi Pileg 2019?

Lantas, apakah itu artinya dukungan kepada Prabowo-Sandi juga sebatas mengamankan Pemilu 2024? Sebab UU Pemilu mengharuskan partai yang memiliki suara di parlemen untuk mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2019. Jika tidak, partai akan mendapat sanksi: tidak diperkenankan mengikuti Pemilu 2024 mendatang.

Tetapi anehnya, segelintir elite partai pendukung Prabowo justru tak mempermasalahkan pemberian dispensasi kepada sejumlah DPD PD. Mereka menganggap sikap tersebut merupakan urusan internal Demokrat. Bahkan elite Demokrat mengklaim bahwa dispensasi itu lantaran telah mendapat restu dari Prabowo Subianto, yang kemudian dibenarkan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman.

Lalu, mengapa kubu Prabowo-Sandi melunak kepada Demokrat? Sebab, sebagian pengamat menilai dispensasi itu tetap saja bisa merugikan Prabowo-Sandi. Terlebih, kebijakan PD ini dijadikan martir oleh beberapa elite partai kubu Jokowi. Mereka membangun narasi bahwa toleransi tersebut lantaran PD ragu bahwa Prabowo-Sandi akan memenangkan Pilpres 2019.

Meski begitu, tampaknya kubu Prabowo tak terganggu dengan narasi yang dimainkan kubu Jokowi. Kini yang menjadi tanya, dalam konteks politik “dua kaki” di Pilpres 2019, desain besar apa yang hendak dimainkan Partai Demokrat? Apa iya sebatas memenangkan Pileg 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Partai Demokrat harus tetap eksis dan sukses di Pileg 2019. Bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk menyelamatkan Partai Demokrat demi masa depan. Karena masa depan Partai Demokrat ada pada kader-kadernya. Oleh karena itu, mengikuti langkah para kader adalah jalan terbaik. Karena jika para kader yang mendukung Jokowi tersebut diberi sanksi, maka Partai Demokrat bisa pecah dan para kader akan kabur ke partai lain.

Melunaknya kubu Prabowo-Sandi karena tidak ada pilihan lain. Memang sikap Demokrat merugikan Prabowo-Sandi, tapi itulah jalan yang harus ditempuh. Kubu Prabowo-Sandi melunak karena tidak bisa memberi jaminan dan kompensasi kepada Partai Demokrat. Wajar jika sikap Demokrat mendua, karena masih kecewa atas tidak dipilihnya AHY menjadi cawapresnya Prabowo.

Demokrat paham apa yang harus dilakukan. Ingin menang atau paling tidak naik suaranya di Pileg 2019. Soal Pilpres 2019 itu urusan lain. Walaupun merugikan Prabowo-Sandi tapi itulah jalan yang harus dipilih. Soal mendompleng popularitas Jokowi itu soal lain. Yang terpenting pada Pilpres dan Pileg 2019 yang serentak, Demokrat tidak mau karam apalagi hancur.

Untuk menyelamatkan Partai Demokrat, para pimpinan dan kader tentu akan menggunakan semua jurus. Termasuk dengan mengijinkan kadernya untuk mendukung Jokowi-MA. Dalam politik, yang penting untung bukan buntung. Itu sesuai dengan para kader Denmokrat yang menyebrang ke kubu petahana. Yang penting dapat SUSU (Sana Untung Sini Untung). Dan juga bisa menjadi "ISIS" (Ikut Sana Ikut Sini). Sehingga hal wajar jika Demokrat mendua. Politik memeng terkadang harus memilih dan mendua. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Para kader sebuah partai bisa pindah dukungan maupun pindah partai, yang pasti karena kepentingan politiknya di tempat yang lama tidak lagi bisa diperjuangkan. Maka pindahlah ke partai lain atau kekuatan politik lain yang bisa mewujudkan kepentingan politiknya. Jadi, ini persoalan kepentingan politik kalau itu keputusan individu.

Sikap kader yang demikian menunjukan bahwa partainya tidak bisa mengelola perbedaan. Karena bagaimanapun, di dalam suatu partai selalu ada faksi-faksi. Jadi, partai yang bagus sekaligus partai yang modern bisa mengelola perbedaan. Sebab partai yang bagus itu punya seni mengelola perbedaan.

Karena perbedaan itu tidak bisa dikelola, otomatis kader-kader partai bisa saja berpindah haluan politik. Analoginya sederhana, ketika di tempat lama dia tidak mendapat energi lagi, maka ia pindah partai karena mendapat energi baru. Misalnya kita gunakan perumpamaan dedaunan, kalau kita pindahkan cahaya ke kiri, maka ujung daun itu akan ke kiri pula. Begitupun sebaliknya. Jadi, eksperimental yang terjadi pada tumbuhan juga berlaku untuk manusia, di mana ada kepentingan (energi), maka dia akan mengarah ke sana. Itu hal yang natural.

Saya berpandangan bahwa perpindahan arah politik tersebut (kader Partai Demokrat) merupakan strategi dua kaki, hanya mereka lah yang tahu. Jadi, saya tidak memastikan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki atau tidak. Tentu kita harus melakukan pendalaman tentang perilaku politik mereka untuk memastikannya. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa Demokrat memang punya kemungkinan bermain dua kaki di Pilpres 2019. Karena politik itu sangat cair dan bisa berubah-ubah. Maka konsep politik itu tidak ada musuh sejati, tidak ada teman sejati, yang ada adalah kepentingan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut 'main dua kaki' karena tidak berani menindak tegas kadernya yang membelot mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Partai Demokrat telah sepakat mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Namun belakangan, partai besutan SBY itu dianggap 'main dua kaki'. Pasalnya, itu terlihat pada sikap partai yang tidak menindak tegas sejumlah kadernya yang membelot dan mendukung petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan yang terbaru Gubernur Banten Wahidin Halim.

Saya menilai, sikap berbeda pilihan yang ditunjukkan sejumlah kader Demokrat menunjukkan ada dinamika politik yang berseberangan terkait dengan pilihan capres. Meskipun dikemas dengan bahasa dispensasi atau alasan mengamankan suara partai demi pemilu legislatif. Menurut saya dispensasi itu istilah halus 'Main Dua Kaki'.

Fenomena politik semacam ini sudah menjadi tabiat para politisi di setiap kontestasi pemilihan presiden maupun kepala daerah. Hal itu tidak hanya terjadi di partai besutan SBY. Sejatinya tidak hanya kader dan pengurus, tapi juga di tingkat pemilih Partai Demokrat. Tentunya di akar rumput yang menjadi basis pemilih partai Demokrat juga terjadi perbedaan pilihan capres.

Kendati demikian, saya menilai fenomena adanya main dua kaki bukan untuk mengamankan Agus Harimurti Yudhono (AHY) di kabinet Jokowi-Ma'ruf jika terpilih Pilpres 2019. Namun beberapa kader Demokrat yang justru memanfaatkan situasi. Mungkin kalaupun ada yang masuk kabinet justru bukan AHY, tapi kader Demokrat seperti TGB dan Sukarwo. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF