Roy Suryo Belum Kembalikan 3.226 Barang Milik Negara, Kok Bisa?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 September 2018 15:00
Beredarnya surat Kemenpora bernomor 5-2/SET.BIII/V/2018 yang ditujukan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo (RS), terkait permintaan mengembalikan sejumlah Barang Milik Negara (MBN) menjadi viral didunia maya. Surat dengan tanggal 1 Mei 2018 itu di-upload oleh akun Twiter @Herreza (03/09/2018) dan sudah mendapatkan 2.8558 retweet dan 953 like. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengungkapakan kalau surat itu betul, bukan hoax dan asli ada tanda tangan saya. Namun, Gatot merasa heran, mengapa bisa beredar. Pasalnya, ia memastikan bahwa surat tersebut bersifat rahasia. Nah loh, kok bisa?

Bila kita menelisik sebelumnya isu ini kembali mencuat, RS sempat melontarkan beberapa kritik di akun Twitter-nya terkait gelaran Asian Games 2018, salah satu ketika closing ceremony di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
RS mengaku sudah memprediksi Jokowi bakal menutup dari Lombok, dan hal itu merupakan tindakan show off alias pamer. 

Pertanyaannya, apakah ada kaitan beredarnya surat tersebut dengan kritik yang terus menerus dilontarkan RS?

Akhir-akhir ini nama RS juga menjadi pembincangan hangat di berbagai lini masa media sosial. Tak ada penjelasan secara rinci mengenai isu ini dari RS, membuat para penghuni dunia maya secara bebas menyikapi masalah ini.

Ada pihak yang menyayangkan orang sekelas RS yang terhormat bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu ada yang menilai kalau RS bukan orang sembarangan, sebagai mantan menteri dan pakar IT, beliau juga mantan dosen salah satu universitas ternama dan jabatan lainnya yang melekat di dirinya. Bukan tidak mungkin dengan permasalahan ini kredibilitas RS sebagai publik pigur akan dipertanyakan. Siapkah  RS?

Seperti diketahui sudah 4 tahun dan tiga kali Kemenpora melayangkan surat kepada RS terkait 3, 226 barang inventaris yang belum dikembalikan. Walaupun sebelumnya sudah ada barang yang dikembalikan oleh RS pada 2016 senilai 500 juta. Namun dengan berlarut-larutnya masalah ini membuat publik bertanya-tanya,  mengapa RS tidak segera mengembalikan? Atau jangan-jangan ada unsur kesengajaan?

Ramainya kabar ini, sontak membuat "resah" Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinan Hutaphaean, SBY memerintahkan kadenya Roy Suryo untuk segera menyelesaikan persoalaan belum mengembalikan sekitar 3.225 barang investasi milik negara saat masih menjabat sebagai Menpora. 

Pada titik ini beragam pertanyaan menggelitik pun bermunculan, apa barangnya masih ada? Kalau masih ada disimpan di mana barang yang berjumlah ribuan itu? Atau jangan-jangan sudah terlanjur diberikan kepada orang lain? 
Kalau memang nantinya yang dikhawatirkan terbukti benar, sejauhmana Partai Demokrat menindaklanjuti masalah ini? Apalagi isu ini mencuat di tahun politik.

Di satu sisi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ingin bertemu dengan RS guna mengakhiri polemik BMN yang belum dikembalikan oleh bersangkutan. Bahkan, Menpora meyakini kalau masalah ini bisa cepat terselesaikan apabila pertemuan Menpora dengan RS bisa terealisasi. Yang menjadi tanya, kalau Menporanya welcome, bagaimana dengan mantan Menporanya, merespons tidak ya? Atau malah bingung?
 
Apa Pendapa Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Roy Suryo memang politisi yang kontroversial, walaupun masih jauh di bawah Fadli Zon dan Fahri hamzah. Hanya saja, permainan Roy Suryo kurang profesional. Akibatnya, hal-hal yang dianggap sepele, remeh temeh justru balik menyerang dirinya, bahkan partainya sekaligus.

Contoh, tidak hapalnya lagu Indonesia Raya yang sempat viral. Lalu sekarang, perabotan atau perlengkapan rumah dinas yang menghilang, adalah contoh yang remeh-temeh, seolah-olah tidak bernilai, tapi justru ini menjadi ukuran kualitas sebagai seorang tokoh. 

Ada istilah little tings means a lot, sesuatu yang kecil bernilai besar. Sesuatu kesalahan besar, sering lahir dari kesalahan yang kecil kecil, menumpuk menjadi besar. Dan bisa juga, kasus proyek Hambalang bagian dari ketidakcermatan mengatur yang kecil kecil. Artinya jika yang kecil saja tidak bisa mengatur, apalagi persoalan yang lebih besar?

Surat Roy Suryo, memang untuk Roy, bukan untuk demokrat, bukan juga untuk SBY. Namun, Partai Demokrat pun harus ekstra hati-hati memberi statemen alam politik yang semakin panas. Karena, jika salah memberi komentar, maka efeknya menyerang dirinya sendiri. Contoh terbaru, komentar "kurang bersahabat" Roy atas kesuksesan Asian Games.

Ia mencoba memberikan pencerahan dengan segepok data. Namun, Roy ternyata bukan tipe orang yang suka membaca data ilmiah dengan baik. Lagi lagi, Roy harus menanggung malu akibat kecerobohan yang dilakukannya.
Kenapa kok Roy yang jadi target diskusi publik? Karena dia simbol dari penguasa masa lalu. Ada pesan yang ingin disampaikan publik, agar sama sama menilai secara jujur tentang "komitmen" dalam menegakkan hukum. 
Malumlah, publik telah disuguhi santapan berita koruptor. Terbaru yang menggetarkan, tertangkapnya jamaah anggota DPRD Malang.

Bukan kah tidak mungkin, jika Roy membandel, maka berdampak nasibnya di kemudian hari. Saya secara pribadi, tidak tahu sikap Roy atas persoalan yang menimpanya. Tapi, ini cara yang efektif kubu pemerintah untuk membungkam oposisi ketika berbicara supremasi hukum. 

Ibarat tusuk gigi, Roy harus bisa membersihkan selilit yang ada dalam giginya, jika tidak, maka bisa sakit gigi, dan efeknya seluruh tubuh pun demam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Yang patut disayangkan, persoalan Barang Milik Negara (BMN) yang belum dikembalikan Roy Suryo seolah-olah satu-satunya masalah krusial di Kemenpora. Bahkan ada kecenderungan pihak Kemenpora menjadikan satu kasus ini sebagai dalih ke publik, kenapa Kemenpora memperoleh penilaian paling buruk dari BPK yakni opini tidak menyatakan pendapat (TMP)  pada tahun 2016 dan 2015.

Ulah memalukan Roy Surya hanyalah salah satu diantara segudang persoalan pengelolaan anggaran yang ada di Kemenpora. Berdasarkan catatan dari BPK terkait alasan diberikannya opini TMP kepada Kemenpora pada tahun 2016, diantaranya karena sistem pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan yang masuk dalam belanja barang sangat lemah. 

Seperti pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 610,7 miliar, terkait kegiatan: The 6th Tafisa World Sportfor AH Games 2016, Fasilitasi Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018, Penyelenggaraan Pra PON XIX Jawa Barat, kegiatan KONI, dan kegiatan KPM1. Dalam kegiatan ini ditemukan sejumlah masalah yang berpotensi kuat merugikan keuangan negara.

Misalnya ada dana kelebihan pembayaran sebesar Rp10,53 miliar, bahkan ada juga sisa dana kegiatan yang belum disetor kepada Negara sebesar Rp3,36 miliar. Belum lagi soal belanja yang belum dipertanggungjawabkan atau meskipun sudah ada laporan pertanggung jawabannya namun tidak disertai bukti yang memadai, nilainya sebesar Rp93,23 miliar. 

Adapun terkait masalah BMN yang belum dikembalikan Roy Suryo, juga disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian Intern dalam pengelolaan aset. Hasil pengadaan di tahun 2016 contohnya, tidak dilengkapi dengan kode atau nomor inventaris barang  yang bisa menjelaskan secara rinci jenis-jenis BMN saat itu, jadi sangat wajar kenapa BMN di Kemenpora begitu mudah pindah tangan.

Jadi, yang harus segera dikerjakan Kemenpora bukan hanya mengejar BMN yang belum dikembalikan Roy Suryo. Tetapi masalah kelebihan pembayaran, sisa dana kegiatan yang belum dikembalikan ke kas negara serta masalah laporan pertangungjawaban perlu dituntaskan, ditambah perbaikan pengendalian sistem intern dalam pengelolaan anggaran agar masalah serupa tidak terjadi lagi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kritik Mas Roy Suryo terhadapa event Asian Games 2018 tidak relevan dikaitkan dengan surat yang ditanda tangani sekretaris Kemenpora tentang permintaan pengembalian aset negara.

Pertama soal kritik adalah hak setiap orang, siapapun dia bisa dan boleh boleh saja untuk menyempaikan kritik, terlebih jika dibarengi dengan saran perbaikan.  Sekali lagi kritik itu boleh untuk perbaikan, berbeda dengan nyinyir.

Kedua, surat serkretaris Kemenpora kepada mas Roy Suryo merupakan tanggung jawab pak Gatot selaku pejabat yang diperintah undang-undang/peraturan  untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan aset negara yang melekat di kementeriannya. Jadi pak Gatot sama sekali tidak punya hak bertanya apalagi bersurat, manakala tidak ada perintah dari undang-undang/peraturan.

Lepas apakah tersimpanya aset negara ditempat yang tidak seharusnya itu memiliki unsur kesengajaan atau kealpaan, itu tidak penting. Menurut saya yang terpenting bagaimana mas Roy Suryo secepatnya mengembalikan barang-barang yang tidak menjadi haknya.

Secara pribadi saya sangat menyayangkan peristiwa ini, mungkin dari sisi jumlah dan rupiah tidak besar bagi mas Roy Suryo, tapi jika tidak ada alasan yang rasional dan bisa diterima akal waras, perbuatan mas Roy Suryo tidak pantas untuk di copy paste. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Roy Suryo perlu melakukan deklarasi menerima atau menolak tuduhan kepemilikan ribuan barang BMN (barang milik negara)  tersebut. Apabila menerima tuduhan tersebut, dia harus melakukan menjelaskan di mana ribuan BMN itu berada. 

Namun, apabila menolak Roy Suryo tinggal membuktikan inventarisasi BMN di kementrian dia ketika menjabat. Harus di crosscheck apakah benar barang tersebut diambil atau hilang begitu saja. Ketika 4 tahun yang lalu serah terima bagaimana kondisi ribuan BMN tersebut, daftar BMN seharusnya ada dalam berita acara sertijab. Institusi pemerintah biasanya memiliki daftar inventarisasi yang selalu di update setiap tahun. 

Ataukah ini ada hubungannya dengan tahun politik untuk menjatuhkan partai tempat Roy suryo bernaung, Saya pernah  bekerja di KBRI (2003-2012) dan pada 2014. Pihak KBRI di sebuah koran nasional menuduh saya mencuri  barang BMN, setelah pada tahun tersebut  tulisan saya tentang korupsi KBRI dimuat di beberapa media nasional tanah air. Tapi setelah dilakukan crosscheck dan deklarasi pihak terkait, semuanya bisa menjadi jelas. Untuk Kasus BMN Roy Suryo ini, yang terpenting adalah Roy Suryo bisa menjelaskan bagaimanakah status ribuan BMN tersebut ketika dia menjabat dan setelah dia turun jabatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pertama mesti ditegaskan bahwa persoalan Roy Suryo terkait inventaris rumah dinas menteri yang dinyatakan telah dibawa oleh  Roy merupakan temuan BPK. Artinya merupakan hasil temuan audit oleh BPK sebagai  auditor negara. Tentu bukan merupakan hasil politiking Kemenpora atau pihak-pihak manapun.

Tentang jumlah item yang belum dikembalikan yang jumlahnya sekitar 3000an, memang rada mengagetkan. Koq sedemikian banyak? Itu dari segi jumlah itemnya. Jika dari jumlah nilai atau harga item, juga rada mengagetkan. Koq "hanya" Rp 9 milyar? Buat tokoh seperti Roy Surya, jumlah itu terlalu tidak berarti apa-apa untuk diambil begitu saja. Jadi, menurut saya tidak mungkinlah Roy kepingin memiliki ribuan item dengan nilai 9 milyar. Hartanya jauh berlipat besarnya.

Dari segi motif sulit jika Roy mengambilnya untuk dirinya sendiri.

Nah, motif ini yang mesti ditanyakan. Roy, kenapa sih jika untuk berbuat iseng inventaris negara kau bawa pergi? Semacam kaitan antara kelambu dengan benang biru yang dulu dilantunkan tetangga lama saya Meggie Z almarhum. Maaf jika terkesan saya bergurau. Saya justru melihat barang inventaris yang terbawa oleh Roy Suryo memang karena dia ingin menguji Kemenpora. Bukan karena ia ingin memilikinya. Namun sebagai candaan bisa saja menjadi candaan yang mahal karena tidak kurang Ketum Partai Demokrat sudah turun tangan memerintahkan agar Roy melakukan klarifikasi berikut verifikasi kasus tersebut supaya jangan menjadi berkepanjangan.

Di pihak Kemenpora sudah keluar usulan agar dilakukan proses tabayun penyebab terjadinya kehilangan inventaris rumah dinas negara sampai ribuan item sesuai audit BPK. Tentu kita ingin mendengar dari Roy Suryo apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ini yang bakal menjernihkan duduk persoalannya. Kenapa benang biru itu kau sulam menjadi kelambu. Tanpa tabayun kita tidak akan pernah tahu jawabnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek