CSIS Sebut Penundaan RKUHP Siasat Jokowi Redam Gejolak Publik
berita
kompas.com
21 September 2019 11:37
Watyutink.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal rencana awal, RKHUP ini akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 24 September 2019 nanti.

Penundaan ini menurut Jokowi berdasarkan epertimbangan sebab banyak penolakan di masyarakat terkait keberadaan sejumlah pasal kontroversial. Misalnya, pasal pidana bagi pasangan kumpul kebo, pasal aborsi, hingga pasal penghinaan presiden yang dikritik karena akan berpotensi kriminalisasi.

Atas keputusan ini, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan sebagai upaya pemerintah untuk meredam gejolak di tingkat publik sehingga pemerintah punya waktu untuk berpikir, dan mengevaluasi.

Menurut Arya, keputusan penundaan pembahasan RKUHP itu tak lebih dari upaya untuk meredam gejolak di masyarakat. sebab berbagai polemik muncul terkait pengesahan Rancangan Undang-undang di DPR belakangan ini turut berpengaruh pada tingkat kepercayaan terhadap Jokowi, apalagi setelah disahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang.

Pengamat politik Universitas Padjajaran, Firman Manan menilai, DPR mestinya juga mempertimbangkan banyaknya suara penolakan di masyarakat yang menjadi pertimbangan Jokowi memutuskan penundaan.

Sepakat dengan Jokowi, dua sekretaris jenderal parpol koalisi Jokowi, PPP dan NasDem, telah menyatakan kesepahaman parpolnya atas keputusan presiden.

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan anggota dewan akan mempertimbangkan permintaan menunda pengesahan RUU KUHP tersebut.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan andai dalam Rapat Badan Perumus pada 23 September itu para pimpinan fraksi setuju menunda, maka pembahasan akan dilakukan lagi atas pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

Dari sisi masyarakat sipil mengusulkan agar Jokowi membentuk komite ahli pembaruan hukum pidana yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Jadi, jika DPR tidak sepakat maka RKHUP akan tetap disahkan meskipun Presiden dan masyarakat meminta untuk ditunda dan dikaji ulang?

Tetaplah kritis membaca berita! (oct)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia