Gerindra Minta Revisi UU KPK Juga Ditarik Jika Presiden Minta Penundaan Pengesahan RKUHP
berita
Sumber Foto : nasional.kompas.com
21 September 2019 09:41
Watyutink.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan bahwa kalau Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP, maka UU Pemasyarakatan dan juga UU KPK harus ditarik karena semua maunya pemerintah. Dia merasa heran dan tidak terima tindakan Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP ketika masyarakat banyak yang memprotes.

"RKUHP kan usulan pemerintah, kita sudah bahas, ada menteri semua, ada tanda tangan semua. Kalau menurut saya, kalau menarik KUHP, juga harus ditarik UU Pemasyarakatan, harus ditarik juga UU KPK karena semuanya ini kan maunya pemerintah sebenarnya, DPR kan cuma oke-oke aja," kata Desmond, Jumat (20/9/2019) malam.

Desmond mengaku kecewa, dan menurutnya Gerindra terpaksa ikut dalam pembahasan produk legislasi tersebut. Dia menganggap hal ini seperti memaksa nyuri di tikungan akhir. Desmond meminta Jokowi tidak mempermalukan DPR.

Seperti diberitakan Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Bogor pada Jumat (20/9/2019), meminta DPR RI menunda pengesahan RKUHP.

Yang satu mandataris rakyat, yang lain wakil rakyat, tapi kepentingan rakyat mana ya yang dipikirkan?

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia