Jokowi Ingin Miskinkan Koruptor, Pengamat Sebut Hanya Cari Perhatian
berita
Sumberfoto: idntimes.com
19 April 2021 13:20
Watyutink.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengaku tidak terlalu percaya dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memiskinkan koruptor.  Pasalnya selama ini fakta dilapangan justru menunjukkan hanya sedikit kasus korupsi yang ditangani menggunakan pasal pencucian uang. Itulah sebabnya Wana menilai permintaan Jokowi tersebut tak lebih dari gimmick atau sekadar mencari perhatian semata.

Saat berbicara dalam acara Launching Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2020 yang disiarkan melalui kanal Youtube Sahabat ICW, Minggu 18 April 2021, Wana menyatakan permintaan Jokowi kepada penegak hukum agar memiskinkan koruptor justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun ICW, menurut Wana, pada 2020 terdapat 442 kasus korupsi yang ditindak hingga penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Wana menambahkan selama periode itu terdapat 394 kasus korupsi yang dijerat dengan pasal kerugian keuangan negara.  Selain itu tercatat 20 kasus terkait suap-menyuap dan tiga kasus gratifikasi. ICW menurut Wana juga menemukan bukti, hanya tiga kasis korupsi yang dijerat dengan pasal pencucian uang. Kasus tersebut adalah korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asuransi Jiwasraya, kasus Danareksa Sekuritas, dan kasus Jaksa Pinangki.

Wana menjelaskan dalam penindakan korupsi, penegak hukum lebih sering menggunakan pasal 2 dan 3, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan tidak fokus merampas aset koruptor untuk memiskinkan mereka.

Penggunaan pasal dalam UU 8/2010 menurut Wana kontra produktif dengan visi Jokowi untuk perampasan aset dan memiskinan koruptor. Di sisi lain, dalam aspek kesiapan penyitaan aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak masuk dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

Itulah sebabnya, ICW menyarankan pemerintah segera memprioritaskan perampasan aset. Hal ini dilakukan agar upaya memiskinan koruptor dan pengembalian kerugian negara bisa segera diwujudkan. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Istana terkait saran ICW tersebut.

Yang ada justru koruptor kasusnya di SP3 alias dihentikan, jauh panggang dari api.

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF