Kadernya Terjerat OTT KPK, Partai Nasdem Pastikan Sanksi Berat
berita
Sumber Foto : medcom.id
11 July 2019 15:30
Watyutink.com – Kepala Biro (Kabiro) Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun akan diterbangkan ke Jakarta pada Kamis (11/7/2019). Febri menambahkan Nurdin akan menjalani sejumlah pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Bersama Nurdin, turut dibawa lima orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abu Bakar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, dan pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan  Pemprov Kepri Aulia Rahman. Selain itu turut pula  dua orang dari pihak swasta bernama Nudi Hartono dan Andreas Budi.

Febri menjelaskan, Nurdin dan lima orang tersebut telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK. OTT yang dilakukan pada Rabu (10/7/2019) malam itu terkait dengan dugaan suap perizinan rencana proyek reklamasi di Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau.   

Ferbi menambakan, dalam OTT tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai 6 ribu dolar Singapura. Selain itu juga ditemukan uang dalam bentuk rupiah yang saat ini jumlahnya masih dihitung oleh tim KPK.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun diketahui adalah kader Partai Nasdem. Itulah sebabnya OTT ini juga turut menyeret partai tempat Nurdin bernaung. Namun Sekjen NasDem Johnny G Plate menegaskan pihaknya bakal menjatuhkan sanksi berat bahkan pemecatan bagi kadernya yang terbukti korupsi.

Meski demikian, Johnny mengaku akan mengecek terlebih dahulu kebenaran kabar tersebut.

Kayaknya hukuman kepala daerah yang korupsi harus diperberat nih!

Tetaplah kritis membaca berita!

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan             Blok Masela Jangan Diserahkan Sepenuhnya Kepada Asing             Hendaknya Jangan Berhenti pada Sisi Produksi             Konsumen Kritik Layanan, Seharusnya Dapat Penghargaan             Saatnya Perusahaan Old School Transformasi ke Dunia Digital             Temuan TPF Novel Tidak Fokus