PKS Sarankan Pemerintah Beli Mobil ‘Sejuta Umat’, Demokrat Sebut Rental Saja
berita
Sumber Foto : harianterbit.com
23 August 2019 16:00
Watyutink.com – Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian meminta pemerintah membatalkan rencana pemberian mobil dinas baru bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota kabinet. Pipin menyebut total anggaran sebesar Rp147 miliar terlalu besar dan memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pipin menilai pemerintah seharusnya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Terlebih banyak korban bencana alam yang masih memerlukan bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak dan hancur. Selain itu masih banyak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sekolah di daerah-daerah yang mengalami kerusakan. Lebih baik dana pembelian mobil baru dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas umum tersebut.

Kalaupun akan membeli mobil baru, Pipin menyarankan pemerintah memilih ‘mobil sejuta umat.’ Pipin menyebut banyak mobil murah yang terbukti bandel dan hemat BBM.

Seruan serupa juga diungkapkan politisi Partai Demokrat, Roy Suryo yang menilai besaran anggaran yang digunakan untuk membeli mobil baru terlalu besar. Hal itu menurut mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini tidak tepat dilakukan ditengah resesi ekonomi. Roy menyebut pembelian mobil baru tidak sepadan dengan masa jabatan menteri yang hanya lima tahun. Selain itu ada kemungkinan seorang menteri diganti sebelum masa jabatannya berakhir.

Saat berbicara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019), Roy menyarankan pemerintah menggunakan jasa rental atau sewa mobil untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas para menteri.

Lha emang mobil lama sudah tidak layak dipakai, sampai harus beli baru?

Tetaplah kritis membaca berita!

(cp)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik