RKHUP: Menkumham Ungkap Alasan Pertahankan Pasal Unggas Terancam Denda Rp10 Juta
berita
pixabay
21 September 2019 12:33
Watyutink.com – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) tetap pertahankan pasal soal unggas  jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Alasannya adalah karena masyarakat Indonesia masih banyak mengandalkan sektor pertanian, sehingga unggas bisa merusak.

Yasonna lebih lanjut menjelaskan, bahwa ketentuan pidana ini perlu karena masyarakat kita masih banyak yang agraris, banyak yang jadi petani, masyarakat yang membuatkan sawah dan lain-lain, kadang ada orang yang usil dan akhirnya merugikan petani.

Soal unggas diatur dalam pasal 278 disebutkan bahwa ‘setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.’ Besaran denda kategori II, sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 sebesar Rp10 juta.

Diperjelas dalam pasal Pasal 279 Ayat (2) disebutkan bahwa ternak tersebut dapat dirampas untuk negara.

Menkumham juga mengklarifikasi jangan seolah-olah ini KUHP baru membuat pasal pidana yang baru yang mengkriminalisasi semua orang sebab itu keliru dan perlu penjelasan lebih lanjut.

Jadi, jika DPR tidak sepakat maka RKHUP akan tetap disahkan meskipun Presiden dan masyarakat meminta untuk ditunda dan dikaji ulang?

Tetaplah kritis membaca berita! (oct)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia