Tetap Jabat Ketum MUI, ICMI Sebut Ma’ruf Amin Beri Contoh Tak Baik
berita
Sumber Foto : rmolsumsel.com
17 October 2019 16:07
Watyutink.com – Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo menyoroti sikap Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin. Anton menilai sikap Ma’ruf yang tidak melepas jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sikap yang tidak baik dan aneh. Selain itu Ma’ruf dinilai tidak memberikan contoh dan teladan yang baik.   

Saat berbicara pada Rabu (16/10/2019), Anton menjelaskan pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PR/PRT) MUI sudah jelas adanya larangan rangkap jabatan. Ia menilai Ma’ruf telah mengakali dan menafsirkan sendiri aturan tersebut. Sebagai seorang pimpinan nasional dan negarawan, sikap seperti ini menurut Anton tentu saja tidak bisa dicontoh.

Mantan petinggi Polri ini mencontohkan aturan di TNI dan Polri yang melarang anggotanya menjadi anggota ormas jika masih berdinas atau belum pensiun. Menurutnya, tidak bisa diterima jika ada yang beralasan sudah menjadi anggota ormas sebelum jadi anggota Polri atau TNI.

Jika MUI telah melarang rangkap jabatan, seharusnya Ma’ruf mematuhinya. Kalau semua aturan ditafsirkan sendiri-sendiri menurut Anton akan menjadi kacau balau. Menurut Anton, jabatan Ketum MUI sebaiknya tidak dirangkap guna menghindari kooptasi kepetingan politik dan penguasa. Ketum MUI harus total independen.  

Seperti diketahui, Ma’ruf Amin menyatakan bakal tetap menjabat Ketum MUI meski sudah dilantik menjadi Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019. Ma’ruf menyatakan akan menduduki jabatan tersebut hingga dilaksankannya Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada 2020. Ma’ruf berdalih tidak melanggar aturan lantaran sudah menjabat Ketum MUI sebelum terpilih menjadi Wapres mendampingin Presiden Jokowi.

Pernyataan Ma’ruf tersebut bertentangan dengan janji yang pernah diucapkannya pada 2 Juli 2019. Saat itu, di Kantor MUI, Jakarta, Ma’ruf menyatakan bakal melepas jabatan sebagai Ketum MUI setelah dilantik menjadi Wakil Presiden. Ma’ruf menegaskan Ketum MUI tidak boleh rangkap jabatan.

Pimpinan seharusnya memberikan contoh baik dengan tidak mengingkari janjinya!

Tetaplah kritis membaca berita!

(cp)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas